Pemprov DKI Akui Keliru Susun Data Penerima Bantuan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial di periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kesalahan data itu berakibat pada warga yang ternyata masih mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data salam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Ada PNS dan TNI Dalam Data Penerima Bansos Covid-19 dari Pemprov DKI

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.

Baca juga: Cerita Ketua RW di Sunter Agung Bingung Pemilik Rumah 3 Lantai Jadi Penerima Bansos

Sebelumnya, dalam tahap awal bagian bantuan sosial terdapat temuan sejumlah warga mampu namun masih mendapat bantuan.

Hal itu terjadi di kawasan Kelapa Gading Barat, dan Suter Jaya, Tanjung Priok.

Selain itu, dalam daftar penerima bantuan sosial yang dimiliki Pemprov DKI, terdapat pula nama-nama anggota PNS dan DPRD.