Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Desak Pemerintah Libatkan Perguruan Tinggi di Depok untuk Genjot Produksi VTM

Kompas.com - 15/05/2020, 20:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Alif Noeriyanto, mendesak pemerintah memperbanyak sentra produksi VTM [virus/viral transport medium] di Depok.

VTM merupakan wadah untuk membawa/mengirim sampel tubuh pasien, dalam hal ini lendir tenggorokan suspect Covid-19, untuk diteliti kandungan virusnya di laboratorium.

Tanpa VTM, sampel lendir tenggorokan itu tak bisa dikirim ke laboratorium untuk diperiksa positif atau negatif Covid-19.

"Ketika zona-zona merah ditetapkan, ketersediaan VTM harus diperbanyak. Problemnya, bagaimana bisa memperbanyak kalau tempat produksinya sendiri tidak banyak?" kata Alif, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Depok Krisis VTM, Warga Positif Covid-19 Versi Rapid Test Belum Bisa Swab

Depok, termasuk Jabodetabek secara keseluruhan, telah lama ditetapkan sebagai zona merah persebaran Covid-19.

Kapasitas tes yang rendah masih menjadi sorotan hingga saat ini. Depok kemungkinan akan melipatgandakan kemampuan tes itu dengan memperbanyak laboratorium pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR dalam waktu dekat.

Akan tetapi, banyaknya laboratorium dan mesin PCR tanpa diimbangi pasokan VTM yang memadai tak akan banyak gunanya.

"Oke kita punya mesin PCR 2 unit di RS Brimob. Ya kasih dong 3.000 VTM. Labkesda akan punya 2 unit mesin PCR, kasih 3.000 VTM. Lumayan toh?" ujar Alif.

"Saya dapat kabar dari beberapa rumah sakit swasta, mereka kekurangan bahkan ada yang enggak punya VTM," lanjut dia.

Sebagai solusi, Alif menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kampus-kampus besar yang ada di Kota Depok untuk bantu memperbanyak produksi VTM.

Universitas Indonesia sampai Institut Teknologi Bandung, menurut Alif, seharusnya dikerahkan untuk memproduksi VTM dalam jumlah besar.

Baca juga: IDI: Kasus Covid-19 di Depok Masih Fluktuatif, Bukan Melandai

"Kan kita ada ITB deket Depok, ada UI, kenapa harus ke Eijkman? Sekarang kan juga banyak perusahaan swasta yang punya laboratorium. Jadi, pemerintah perbanyaklah tempat-tempat yang di-approve untuk membuat VTM. Itu penting," ungkap dia.

"Harus ada sarana dan prasarana. Sarananya ada, tapi prasarananya kurang. Ini PR besar bagaimana agar bisa dilengkapi," ujar Alif.

Data hingga Kamis kemarin, Kota Depok mencatat 369 warganya positif Covid-19, sebanyak 67 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 21 lainnya meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com