APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, APBD Kota Bekasi 2020 diperkirakan anjlok hingga 50 persen akibat pandemi Covid-19.

APBD Kota Bekasi 2020 ditetapkan sekitar Rp 7 triliun.

“Ya separuh, APBD Rp 7 triliun separuh terkuras habis,” ujar Rahmat di Bekasi, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Ia mengatakan, sekitar Rp 3,5 triliun APBD Kota Bekasi itu digunakan untuk gaji pegawai, pelayanan kesehatan, penanganan Covid-19, dan biaya pendidikan.

Sehingga target program-program kerja Pemkot Bekasi belum bisa terpenuhi tahun ini.

“Kan tinggal biaya buat gaji sama kesehatan, pendidikan, selain itu program enggak ada. Itu dahsyatnya, APBN juga sama. DKI juga sama dari Rp 90 triliun tinggal Rp 40 triliun, kan luar biasa. Kalau kita enggak buka (kegiatan perekonomian) terus-terusan (pendapatan akan kurang banyak), makanya DKI udah mulai kan,” kata dia.

Untuk mendongkrak pendapatan daerah yang merosot, pada masa PSBB proporsional, Pihak Pemkot mulai membuka sejumlah aktivitas perekonomian.

Baca juga: Pemkot Bekasi Izinkan Warganya Gelar Resepsi Pernikahan

Misalnya, mal di Kota Bekasi secara bertahap mulai diperbolehkan beroperasi. Bahkan, tempat hiburan dan tempat pariwisata diperbolehkan beroperasi asal karyawannya telah jalani rapid test berkala.

“Makanya kalau dibuka (aktivitas perekonomian denganpenerapan protokol Covid-19), tadinya 4 orang jadi 2 orang bayar pajak. Parkirannya juga masuk bukan itu saja, terus kegiatan-kegiatan ekonomi mulai bangun,” ujar Rahmat.

Baca juga: Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Meski demikian, Rahmat mengklaim tak asal membuka aktivitas perekonomian tanpa evalusi kasus Covid-19.

Ia berjanji terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bekasi selama aktivitas ekonomi berjalan kembali.

“Bukan apa dan bagaimana, kan kita ini ingin kehidupan ekonomi kembali normal. Ya ada tenaga kerja yang bekerja terus, juga ada pendapatan yang tentunya untuk menopang pembangunan. Sehingga kita tidak terkungkung pada persoalan di mana kita menyelesaikan kasus-kasus baru (Covid-19) di Kota Bekasi,” tutur dia.