Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Kompas.com - 05/06/2020, 21:42 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berubah selama masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penyesuaian ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 38/SE/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Dalam SE itu disebutkan, 50 persen PNS DKI Jakarta bakal mulai bekerja di kantor. Sementara 50 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca juga: UPDATE Jakarta 5 Juni: Tambah 84 Kasus, Total 7.684 Pasien Covid-19

"Pegawal Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di kantor paling banyak sebesar 50 persen (lima puluh persen dari jumlah pegawai," ucap Sekretaris Daerah DKI Saefullah dalam SE tersebut seperti dikutip Kompas.com, Jumat (5/6/2020).

Penentuan pembagian PNS yang bekerja di kantor dan di rumah ini berdasarkan dua indikator, yakni jarak rumah dengan kantor dan jenis kendaraan yang dibawa untuk pergi dan pulang kantor.

Selain itu, penentuan PNS yang bekerja di kantor ini juga memperhatikan kesehatan pegawai.

Baca juga: PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

PNS yang dalam kondisi sakit seperti diabetes, jantung, asma hingga sedang hamil tetap bekerja dari rumah.

"Ketentuan bekerja dari rumah berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila memiliki kondisi kesehatan/faktor komordibitas pegawal (pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma dan penyakit berat lainnya)," kata Saefullah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengatakan aturan ini mulai berlaku Senin (8/6/2020).

Baca juga: Simak, Protokol Lengkap Selama Masa Transisi PSBB Jakarta

Menurut dia, ketentuan ini merupakan penyesuaian atas instruksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk bekerja di masa new normal.

"Sekarang seluruh Aparatur Sipil Negara sudah aktif dalam menyesuaikan masa new normal, arahanya apa yang disampaikan Pak Gubernur," tuturnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ingatkan Sopir Travel dan Truk Jangan Nekat Angkut Penumpang Mudik

Polisi Ingatkan Sopir Travel dan Truk Jangan Nekat Angkut Penumpang Mudik

Megapolitan
Polisi Gencarkan Larangan Mudik Awal Mei, Pengendara yang Nekat Diminta Putar Balik

Polisi Gencarkan Larangan Mudik Awal Mei, Pengendara yang Nekat Diminta Putar Balik

Megapolitan
Serikat Buruh di Tangsel Tak Ikut Demo di Depan Gedung MK

Serikat Buruh di Tangsel Tak Ikut Demo di Depan Gedung MK

Megapolitan
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Warga Dihalangi Masuk PN Jaktim

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Warga Dihalangi Masuk PN Jaktim

Megapolitan
Polda Metro Turunkan 350 Personel Amankan Demo Buruh Hari Ini di Jakarta

Polda Metro Turunkan 350 Personel Amankan Demo Buruh Hari Ini di Jakarta

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, Jaksa Akan Hadirkan 11 Saksi

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, Jaksa Akan Hadirkan 11 Saksi

Megapolitan
Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Megapolitan
Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Megapolitan
Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Megapolitan
Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Megapolitan
Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Megapolitan
TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

Megapolitan
PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X