Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait reklamasi perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar.

Perlu diketahui, Anies telah memutuskan untuk memberikan izin reklamasi Ancol yang tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Anies menjelaskan bahwa apa yang sedang dikerjakan di kawasan Ancol adalah berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang sebelumnya dilakukan.

Baca juga: Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Dia juga mengklaim bahwa reklamasi Ancol menjadi salah satu upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Pasalnya, proyek perluasan kawasan Ancol dan Dufan memanfaatkan lumpur dari kerukan sungai dan waduk yang mengalami sendimentasi.

Penjelasan tersebut langsung direspons oleh sejumlah pihak dan dianggap hanya sebagai alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melanjutkan reklamasi di teluk Jakarta.

Dianggap bukan solusi banjir

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebut pemberian izin reklamasi Ancol untuk mengatasi banjir di Jakarta sekaligus mendayagunakan lumpur merupakan alasan klise.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menjelaskan bahwa narasi penanganan banjir sudah digunakan oleh para Gubernur terdahulu ketika menjelaskan proyek reklamasi.

Dia juga secara tegas mengatakan, proyek reklamasi yang dikerjakan saat ini bukan solusi untuk mengentaskan masalah banjir di Jakarta.

Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Ancol untuk Atasi Banjir, KIARA: Alasan Klise

"Jakarta bisa bebas banjir bukan dengan proyek reklamasi, tetapi dengan menyetop pembangunan gedung-gedung tinggi yang mengekstraksi air tanah. Ini kecacatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7/2020).

Selain itu, penjelasan Anies terkait pemanfaatan lumpur hasil kerukan sungai dan waduk di Jakarta yang mengalami sendimentasi bukan alasan untuk memberikan izin reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, hal itu karena pengerukan sungai dan waduk untuk menangani banjir di Jakarta memang harus dilakukan, meski tidak ada perluasan kawasan Ancol dan Dufan.

"Ya saya pikir kalau melakukan pengerukan ya pengerukan saja. Bukan untuk menambah luas. Dia bisa digunakan untuk kepentingan lain, misalnya kan ada banyak lubang tambang yang belum ditutup di Indonesia ini," ujar Tubagus kepada Kompas.com, Minggu (12/7/2020).

Reklamasi Ancol sama dengan 17 Pulau

Tubagus mengatakan, tidak ada perbedaan antara perluasan kawasan Ancol dengan reklamasi 17 pulau yang sempat bergulir sebelumnya.

Menurut dia, kedua proyek tersebut merupakan bentuk eksploitasi teluk Jakarta.