Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Depok Minta Parpol Tak Bawa Massa Saat Pendaftaran Bakal Calon di Pilkada

Kompas.com - 04/09/2020, 11:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok meminta agar partai politik tidak membawa massa dalam jumlah besar saat pendaftaran bakal pasangan calon yang dibuka mulai Jumat (4/9/2020) ini hingga Minggu lusa.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Depok, Kholilullah menyatakan, pihaknya telah mengimbau partai politik selama beberapa hari terakhir ini agar sebisa mungkin tak memboyong massa pendukung pada tahap pendaftaran ke kantor KPU Kota Depok.

"Di setiap rapat koordinasi dengan parpol beberapa hari ini kami imbau terus, agar menghindari membawa massa yang besar agar tidak terjadi kerumunan," kata Kholilullah, Jumat pagi.

Baca juga: Pendaftaran Bakal Kandidat di Pilkada Depok 2020 Dibuka sampai Minggu Lusa

Meski demikian, ia tak bisa menjamin bahwa massa pendukung betul-betul tak akan hadir mendampingi proses pendaftaran. Pengerahan massa pendukung saat proses pendaftaran memang telah menjadi lazim di setiap pemilu, bahkan kerap diiringi dengan arak-arakan.

Oleh sebab itu, sebagai antisipasi, Kholilullah menyebutkan bahwa pihaknya meminta agar pihak terkait tetap mengawasi penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 selama pendaftaran bapaslon.

"Kami sudah meminta kepada parpol pengusul agar di tim bapaslon ada tim khusus untuk mengawal protokol kesehatan terhadap rombongan massanya," ujarnya.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk membantu mengantisipasi ketertiban di luar lingkungan kantor KPU," tambah Kholilullah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendesak agar tradisi arak-arakan yang kerap mengiringi pendaftaran bapaslon ditiadakan dalam pilkada kali ini.

Tito menyarankan agar massa pendukung memantau tahap pendaftaran via media daring saja.

"Saya tegaskan tidak ada arak-arakan atau konvoi dalam pendaftaran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan," kata Tito dalam rapat koordinasi bersama BPKP dan pemerintah daerah yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri, Kamis kemarin.

Pilkada Depok 2020 hampir pasti hanya akan mempertandingkan dua kubu petahana.

Satu adalah kubu PKS, petahana yang telah 15 tahun berkuasa di Depok, yang kemungkinan besar akan mengusung kembali Wali Kota Depok Mohammad Idris. Idris yang notabene kalangan nonpartai tetapi dekat dengan PKS bakal duet dengan kader partai dakwah tersebut, Imam Budi Hartono.

PKS membangun Koalisi Tertata Adil Sejahtera bersama Demokrat dan PPP dengan total perolehan 18 kursi di DPRD.

Partai-partai seperti PAN dan PKB yang sempat bergabung dalam koalisi itu pilih menyeberang ke kubu lawan.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, KPU Depok Batasi Pihak yang Ikut Pendaftaran Bakal Calon

Di pihak lawan, kubu Gerindra menempatkan wakil Idris saat ini di pemerintahan, Pradi Supriatna sebagai calon wali kota, didampingi kader perempuan PDI-P, Afifah Alia.

Dua partai yang kini juga berkuasa di level nasional itu menghimpun kekuatan dari Golkar, PSI, PKB, dan PAN dengan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Depok mencapai 32 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com