Kasus Covid-19 Meningkat 15 Persen, Kota Bogor Masih Zona Merah

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan perkembangan terkini kasus Covid-19, per Senin (5/10/2020).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, sampai hari ini Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Bima menyebut, terjadi peningkatan kasus Covid sebesar 15 persen dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.387 orang.

"Hari ini ada penambahan kasus 28 orang, masih dalam pemantauan 14 orang. Maka, per hari ini Kota Bogor masih berada di zona merah karena ada lonjakan kasus positif. Jadi kasus positif meningkat 15 persen dibanding minggu sebelumnya," ungkap Bima.

Baca juga: Jadi Epicentrum Covid, Kemenkes Siapkan Bogor Jadi Tempat Uji Coba Vaksin

Ia menjelaskan, dari data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bogor, jumlah kasus positif mencapai 1.387 orang dengan rincian masih sakit atau dirawat sebanyak 395 orang, pasien 941 orang, dan kasus kematian 51 orang.

Lanjut Bima, jika dibedah kasus yang ada, maka penyebaran didominasi dari klaster perkantoran yang akhirnya menyebabkan penularan di lingkungan keluarga atau rumah tangga.

"Jadi yang terpapar di keluarga ini terpapar di perkantoran, itu 32 persen. Sebanyak 29 persen dari fasilitas kesehatan, kemudian dari Jakarta dan luar kota itu 19 persen, acara-acara keluarga 4 persen, transmisi lokal artinya dari pemukiman itu 7 persen, transportasi 2 persen, mal, kantin dan minimarket masing-masing 3 persen," jelasnya.

Baca juga: Gelar Reuni Dalam Vila di Bogor Saat PSBB, 33 Remaja Ditangkap

Dari data itu, Bima mengingatkan saat ini kasus Covid-19 Kota Bogor yang paling berbahaya berasal klaster perkantoran.

Dirinya meminta kepada setiap perusahaan atau perkantoran untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, salah satunya membatasi jumlah karyawan yang bekerja sebesar 50 persen.

Termasuk, kata dia, melarang karyawan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid tidak ke kantor terlebih dulu.

"Unit pengawasan dengan TNI-Polri akan melakukan pengetatan pengawasan di sana (perkantoran)," imbuh dia.

"Sedangkan data yang kami miliki, dari tempat umum seperti rumah makan dan restoran itu persentasinya kecil," pungkas dia.