Aparat Brutal Tangani Demonstrasi, PP Muhammadiyah: Polri Bukan Alat Kekuasaan!

JAKARTA, KOMPAS.com - PP Muhammadiyah menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya tidak berperan sebagai kepanjangan tangan penguasa ketika rakyat berunjuk rasa.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi babak demi babak represi aparat yang terus bergulir dalam menangani demonstrasi, termasuk demo tolak UU Cipta Kerja sepekan terakhir.

"Polri bukan alat kekuasaan, sebagaimana TNI juga bukan alat kekuasaan sehingga harus bersikap," ujar Busyro kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Sikapnya secara etika dan norma berpihak kepada rakyat," lanjutnya.

Represi aparat terjadi dalam gelombang demonstrasi tolak UU Cipta Kerja selama sepekan terakhir, di mana anggota Muhammadiyah juga jadi salah satu korban.

Baca juga: 5 Fakta Kebrutalan Polisi terhadap Relawan Medis Muhammadiyah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

Teranyar, empat orang relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dianiaya polisi tanpa sebab ketika menjalankan tugas kemanusiaan berjaga untuk korban bentrok demonstran dengan polisi di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya, Kamis (8/10/2020), sejumlah orang ditangkap tanpa dasar hukum. Bahkan, sejumlah wartawan yang tengah meliput turut ditangkap dan dianiaya hingga dirampas propertinya.

Brutal

Busyro menganggap deretan kekerasan oleh aparat keamanan, khususnya polisi, mesti segera dikontrol oleh negara yang bukan hanya berarti pemerintah.

Selama ini, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan polisi tak pernah jelas kelanjutan kasusnya, kendati diproses secara hukum.

Eks Pimpinan KPK itu menuturkan, tanpa dikontrol bersama oleh masyarakat sipil maupun pers, pembiaran justru akan membuat kian langgengnya kekerasan aparat terhadap rakyat dalam berbagai kesempatan.

Baca juga: Polisi Disebut Represif Hadapi Demonstran, PP Muhammadiyah Minta Kurikulum Pendidikan Polri Diungkap ke Publik

Bagi Busyro, kekerasan aparat yang kian menjadi-jadi adalah sebuah "kebrutalan politik".

"Budaya ketertutupan, nutup-nutupi atau intransparansi semakin menguat di birokrasi, termasuk di birokrasi penegak hukum. Tidak hanya intransparansi tapi, maaf ya, itu brutal," ungkapnya.

"Kalau itu tidak dikontrol, maka hal seperti ini akan terjadi terus dan demokrasi itu adalah demokrasi yang kekerasan terus wujudnya, diwujudkan dengan kekerasan oleh aparat Polri," tambah Busyro.

PP Muhammadiyah disebut juga tengah merencanakan jalur hukum atas penganiayaan polisi terhadap para relawan medisnya.

Namun, Busyro menegaskan sekali lagi, pihaknya bukan hanya ingin membela relawannya dalam hal langkah hukum yang bakal ditempuh.