JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, pansus berupaya mencari sejumlah solusi penanganan banjir di Ibu Kota.
Meski demikian, Zita berujar keputusan terakhir tetap berada di pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau menjalankan atau tidak rekomendasi tersebut.
Pansus tidak mau disalahkan atas bencana alam tahunan ini, karena mereka sudah membentuk pansus untuk mendapat jalan keluar mengatasi banjir Jakarta.
"Tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," kata Zita dalam rekaman yang diterima, Senin (19/10/2020).
Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Turut Buat Sumur Resapan untuk Cegah Banjir
Adapun, pada agenda hari ini, Pansus Banjir mengundang sejumlah pakar membicarakan masalah ini, di antaranya Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia; Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga dan Yayat Supriyatna.
Masukan mereka terkait penangan banjir Jakarta akan diteruskan ke Anies Baswedan.
"Jadi Pansus Banjir Insya Allah akan bekerja cepat. Bulan ini kami akan memberi rekomendasi ke depannya bagaimana secara program maupun anggaran DKI Jakarta sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik," ucap Zita.
Saat ini, Pansus Banjir masih dalam tahap menyusun rekomendasi penanganan jangka pangjang untuk menuntaskan banjir DKI.
"Ya masih dibuat. Jadi di DKI Jakarta memang belum ada master plan, bukan master plan infrastruktur ya, kalau infrastruktur sudah ada di RPJMD dan di rencana jangka panjang," tuturnya.
Diketahui, Pansus Banjir terbentuk setelah adanya banjir besar pada awal tahun 2020.
Mereka berwacana untuk menyelidiki banjir pada awal tahun dan juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi permasalahan tahun itu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menuturkan bahwa untuk menyelidiki banjir besar dan mencari solusi ini maka dibutuhkan pansus.
"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).
Akhirnya Pansus Banjir pun terbentuk sekitar bulan Februari 2020 yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.