Bawaslu Minta KPU Pastikan Nihil Kendala Teknis Saat Pemungutan Suara Pilkada Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok meminta KPU Kota Depok supaya memastikan segala kesiapan logistik pemungutan suara pada Pilkada 2020 nanti.

Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok Dede Slamet menyebutkan, permintaan itu dilayangkan berdasarkan preseden pada Pemilu 2019 silam.

"Kami mengimbau kepada KPU agar jangan sampai terjadi keterlambatan, kemudian ada kekurangan jumlah, kualitas yang tidak sesuai standar, dan distribusinya bermasalah, seperti yang terjadi di Pemilu 2019 ketika banyak kendala-kendala teknis dalam pengadaan dan distribusi logistik," jelas Dede kepada wartawan pada Kamis (5/11/2020).

"Kami mengimbau kepada KPU, mewanti-wanti, agar jangan sampai persoalan yang pernah terjadi itu terulang kembali," ujarnya.

Dede bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU karena saat ini rangkaian Pilkada Depok sudah masuk tahap persiapan logistik.

Baca juga: Pilkada Depok: KPU Berencana Gelar Debat Paslon Akhir November

"Kemarin kami mendampingi, mengawasi betul mulai dari mobilnya datang, kemudian barang dipindahkan. Kami sampai meminta KPU untuk membongkar sampel, apakah kardus kotak suara yang datang itu memang betul-betul bisa dirakit menjadi kotak suara dan sesuai dengan spek," bebernya.

"Kami juga cek materialnya, lubang-lubang untuk kabel ties dan gemboknya, kami juga cek. Sementara ini sudah sesuai lah menurut kami," lanjut Dede.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Nana Shorbana sebelumnya juga menyatakan hal yang sama.

Nana berujar, tahapan logistik menjadi salah satu fokus yang disoroti KPU Kota Depok saat ini.

"Tahapan ini merupakan tahapan krusial yang memerlukan perhatian secara khusus. Logistik pemilihan merupakan salah satu instrumen penting tahapan dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang tidak boleh dianggap remeh," ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (3/11/2020) lalu.

Baca juga: Pilkada Depok: Dana Kampanye Idris Versus Pradi, Siapa Unggul?

Nana berjanji bahwa proses ini akan diupayakan secara transparan dan akuntabel. KPU Kota Depok, lanjutnya bakal mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas.

"Sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan sampai dengan semua tahapan pilkada selesai," tutup Nana.

Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur dua kandidat petahana yang memilih "pisah ranjang" untuk berebut kekuasaan pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Baca juga: Pertarungan Dua Matahari di Pilkada Depok 2020

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.