Pemkot Bekasi: Kalau Ada Kasus Positif Covid-19 di Sekolah, KBM Kembali Daring

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Bekasi kini sedang merancang peraturan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka tahun 2021.

Dalam peraturan yang tengah dirancang, Pemkot memasukan poin soal jam belajar dan jumlah kapasitas murid dalam kelas.

Peraturan lain yang dibahas yakni soal kemungkinan KBM dilakukan secara daring kembali.

Anggota Tim Rolle Model Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Haris Budiyono mengatakan jika kasus Covid-19 muncul di lingkungan sekolah, KBM akan kembali digelar secara daring.

Baca juga: Pemkot Bekasi Berencana Gelar Sekolah Tatap Muka pada 11 Januari 2021

"Akan ditutup sekolah itu. Tapi yang ditutup sekolah itu saja, buka semua sekolah di zona itu," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2020).

Hal tersebut dilakukan agar klaster Covid-19 baru tak muncul di lingkungan sekolah. Waktu penutupan sekolah pun, lanjut Haris, belum ditentukan secara pasti.

Untuk mengantisipasi kemungkinan kasus positif Covid-19, pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan menyeleksi kesiapan setiap sekolah yang mau menggelar KBM tatap muka.

Setiap sekolah akan dicek dari segi fasilitas kesehatan dan peraturan agar sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.

Pengecekan itu berdasarkan peraturan yang dibuat Pemkot Bekasi dan Kemendikbud.

"Yang peraturan pasti seputar jam belajar sekolah, fasilitas kesehatan, jumlah kapasitas dalam kelas dan sebagainya," terang Haris.

Baca juga: Kaji Kebijakan Sekolah Tatap Muka, Wagub DKI: Tidak Boleh Sembarang Buka atau Tutup

Peraturannya sendiri, lanjut Haris, masih belum rampung. Dia memastikan peraturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah ( pemda), komite sekolah, dan para orangtua.

Di tangan ketiga pihak itu, sekolah masing-masing daerah bisa menentukan belajar tatap muka atau masih belajar dari rumah.

"Keputusan ada di pemda, komite sekolah, dan orangtua. Mereka yang menentukan, bukan SKB menteri lagi, jadi pemda bisa memilah yang lebih detail, sekolah mana saja yang sudah bisa belajar tatap muka atau tidak," ungkap Nadiem dalam acara press conference secara daring, Jumat (20/11/2020).

Dia mengatakan, bila memang pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Adapun daerah yang sudah siap belajar tatap muka harus mempersiapkan segala kesiapan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan baik.