Wali Kota Depok Usul Kolaborasi Biaya Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyambut baik permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengintervensi penanganan pandemi Covid-19 di Jabodetabek.

Ia mengatakan, usul kolaborasi serupa pernah ia layangkan sekitar Juni 2020.

Kini, ia menambahkan usulannya, yakni kolaborasi pembiayaan antarwilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

"Kalau ini ditangani oleh Pusat, misalnya kementerian ditunjuk satu bidang khusus untuk Jabodetabek atau Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk saja oleh menteri, dialah yang mengatur kami dengan ketentuan pembiayaan mungkin," kata Idris kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Wali Kota Depok Harap Pemerintah Pusat Segera Beri Arahan Refocusing APBD Tangani Covid-19

Ketimpangan anggaran dan sumber daya antara Jakarta dan wilayah-wilayah tetangga memang tak dapat ditepis.

Sudah berstatus provinsi/daerah tingkat I, Jakarta menyandang predikat Ibu Kota dengan dana jumbo.

Sementara itu, Depok dan juga Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, atau Tangerang Selatan hanya berstatus kota/kabupaten alias daerah tingkat II.

Sebagai perbandingan, ABPD Kota Depok 2021 hanya Rp 3,5 triliun, sedangkan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 84 triliun tahun ini.

Di samping itu, kolaborasi pembiayaan dianggap juga memudahkan satu sama lain, sebab pergerakan penduduk Jabodetabek begitu cair dari satu kota ke kota lain.

DKI Jakarta dapat melakoni hingga belasan ribu tes PCR sehari dengan jejaring laboratorium yang mereka punya, sedangkan Depok, sebagai perbandingan, kurang lebih 500-1.000 tes per hari.

Baca juga: Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

Padahal, kasus Covid-19 di Depok mungkin disumbang dari Jakarta dan sebaliknya karena mobilitas yang cair ini.

"Bisa jadi nanti pembiayaan lintas wilayah. Kan bisa jadi. Misalnya Depok kehabisan biaya, Bekasi lagi banyak duit, nanti transaksinya bisa apa, bisa apa," kata Idris.

Idris berujar bahwa Depok telah menganggarkan anggaran biaya tak terduga (BTT) murni Rp 99 miliar untuk penanganan Covid-19 tahun ini.

Jumlah tersebut sejauh ini dianggap cukup, di atas kertas, tetapi bisa saja jadi tidak cukup karena situasi pandemi berubah-ubah.

Idris berharap pemerintah pusat segera menerbitkan arahan untuk daerah melakukan refocusing anggaran.

"Kalau hanya membuat kerja sama rumah sakit dan memberikan bantuan rumah sakit tertentu dan RSUD untuk membuat ICU dan RSUD, ini (BTT Rp 99 miliar) sekiranya cukup," ujar Idris.

Baca juga: Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

"Tetapi kalau pemeliharaan yang lain, misalnya dari sisi bansos, logistik bagi yang isolasi mandiri, itu enggak akan cukup. Harus ada pergeseran. Memang permasalahannya adalah refocusing," lanjutnya.

Hingga data diperbarui kemarin, pandemi Covid-19 di Depok, sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia, terus memuncak.

Per kemarin, masih ada 4.569 warga yang positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi atau dirawat. Angka ini merupakan yang tertinggi selama hampir 11 bulan pandemi.