Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku setuju dengan usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengintegrasikan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Idris mengatakan, usulan serupa sudah pernah ia layangkan jauh sebelum Anies mengemukakannya belakangan ini.

"Setuju. Terus terang, itu memang ide dan usulan saya sejak awal kejadian, definitif ketika kasus memuncak pada Juni 2020," jelas Idris kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Tapi, saat itu, kami Depok masih mampu meningkatkan sarana-prasarana dan fasilitas penanganan," ujarnya.

Baca juga: Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Idris lantas membandingkan situasi pada Juni 2020 dengan sekarang. Menurut dia, pemerintah pusat sudah seharusnya turun tangan agar penanganan Covid-19 di Jabodetabek dapat terintegrasi lebih baik.

"Saat ini memang sudah darurat, perlu ditangani secara kolaboratif dengan Jabodetabek, saat semua fasilitas kesehatan full terisi pasien," katanya.

Saat ini, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengakui bahwa penanganan Covid-19 secara kolaboratif antarwilayah Jabodetabek, praktis baru terjadi pada sisi rujukan pasien.

"Saat ini koordinasi, kerja sama antara rumah sakit di Jabodetabek cukup. Ketika salah satu daerah penuh, ada yang kosong, maka saling membantu," jelas juru bicara satgas, Dadang Wihana, Kamis.

"Di Jakarta pasti banyak pasien-pasien dari wilayah luar Jakarta. Depok pun beberapa rumah sakit ada juga yang pasien dari luar Depok, misalnya di RS UI atau di RS Bhayangkara/Brimob. Hal ini cukup baik karena di masa pandemi kita harus sama-sama bekerja sama dalam rangka merawat pasien yang membutuhkan perawatan," ungkapnya.

Baca juga: 4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Hingga data diperbarui kemarin, ada 4.501 pasien Covid-19 di Depok yang masih harus menjalani isolasi maupun dirawat di rumah sakit.