Polemik Penjualan Saham Perusahaan Bir, Ketua DPRD DKI Serahkan Keputusan ke Gubernur Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak kunjung mengambil keputusan soal penjualan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Menjual saham sebesar 26,25 persen milik Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Kala itu, Anies berikhtiar bahwa penjualan saham tersebut sebagai bentuk tekadnya menjauhkan generasi muda dari minuman keras.

Baca juga: Ogah Setujui Penjualan Saham Perusahaan Bir, Ketua DPRD DKI: Gue Enggak Mau Masuk Penjara

Dana hasil penjualan saham itu, menurut Anies, nantinya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat DKI.

"Dari sisi kebutuhan warga, warga justru lebih membutuhkan air bersih daripada air minuman keras. Jadi dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih," kata Anies (24/1/2017).

Setelah terpilih, Anies dan wakil Gubernur DKI saat itu, Sandiaga Uno, lantas mengumumkan rencana pelepasan saham di Delta Djakarta.

"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. (Sebanyak) 26,25 persen itu pasti dilepas, jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," ujar Anies pada 16 Mei 2018.

Tiga tahun berlalu, saham di PT Delta Djakarta itu masih belum dijual Pemprov DKI.

Belum dapat restu DPRD DKI

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI masih mengupayakan penjualan saham di PT Delta Jakarta.

"Saham Delta itu memang kita akan upayakan, kita akan jual kembali ke publik. Karena itu menjadi bagian dari visi dan misi janji kampanye Anies-Sandi," ujar Ariza dalam keterangan suara, Senin (3/1/2021).

Akan tetapi, menurut Ariza, usaha tersebut masih terkendala pada izin dari DPRD DKI Jakarta.

"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta," beber Ariza.

Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi menambahkan, Pemprov DKI telah menyurati DPRD DKI sebanyak empat kali guna membahas penjualan saham tersebut.

Akan tetapi, dijelaskan Riyadi, Pemprov DKI tak kunjung mendapat balasan dari DPRD DKI.

"Empat kali. Surat pertamanya, Mei 2018. Yang kedua, Januari 2019, yang ketiga, Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," kata Riyadi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Tribunnews.com.