PPKM Masih Level 4, Depok Catat Mobilitas Warga Meningkat

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah masih menetapkan Kota Depok, Jawa Barat sebagai wilayah PPKM Level 4. Namun pergerakan warga mulai meningkat akibat sejumlah pelonggaran dari pemerintah.

"Kalau lihat dari pergerakan orang, ada peningkatan saat ini meskipun tidak begitu signifikan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan pada Jumat (13/8/2021).

"Mulai peningkatan ketika PPKM sekarang, karena ada aktivitas ekonomi warga yang mulai dibuka," tambahnya.

Baca juga: Sepanjang Pandemi, 740 Anak di Depok Kehilangan Orangtua karena Covid-19

Dadang menyinggung soal dibukanya mal di Ibu Kota yang mulai berlaku sejak Kamis (12/8/2021), yang diduga berpengaruh terhadap pergerakan warga.

"Pekan ini ada peningkatan pergerakan, itu data dari ATCS kami. Di sini kami melihat dari CCTV," katanya.

Data dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Depok menunjukkan, peningkatan mobilitas warga malah telah terjadi sejak pemerintah mengubah status PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 pada 23 Juli 2021 lalu.

"Perbandingan antara PPKM Darurat dengan PPKM Level 4 terdapat kenaikan sebesar 23,95 persen," tulis data tersebut.

Terpisah, dihapusnya sistem penyekatan menjadi ganjil-genap juga jadi faktor meningkatnya mobilitas warga kendati status PPKM di DKi Jakarta maupun kota-kota penyangga masih level 4.

Baca juga: Bendera Palestina Berkibar di Rumah Warga Depok Jelang Agustusan, Polisi: Sisa Aksi Solidaritas, Sudah Diturunkan

Arus kendaraan ke Ibu Kota diperkirakan akan terus meningkat, terlebih baru DKI Jakarta saja wilayah di Jabodetabek yang mengizinkan kembali dibukanya pusat-pusat perbelanjaan.

"Terlihat hari pertama penerapan ganjil-genap masa pandemi di Jakarta mengakibatkan kenaikan atau kepadatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta," ujar pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Kondisi ini dinilai riskan dan berbahaya, karena membuka ruang perjumpaan langsung warga serta paparan Covid-19, dan dikhawatirkan membuat upaya keras untuk menurunkan penularan virus corona di Jabodetabek selama ini jadi sia-sia.

"Saatnya kita bersikap profesional dalam menangani pandemi Covid-19 ni agar warga terlindungi dari bahaya Covid-19. Sudah terlalu lama, hampir 2 tahun kita terkurung dalam pandemi Covid-19," ungkap Tigor.

"Kami merekomendasikan agar Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta kembali menggunakan penerapan sistem penyekatan di 100 titik serta pengawasan penerapan PPKM Level 4 secara konsisten dan tegas," pungkasnya.