JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, Kamis (23/9/2021), bahwa pihaknya tidak akan lagi menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk keluarga terdampak Covid-19.
Pasalnya, program yang sinkron dengan program pemerintah pusat ini dihentikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma).
“Itu kan satu program dengan Kemensos, kalau Kemensos-nya enggak ada (kelanjutan), berarti DKI juga enggak ada,” ujar Premi.
Baca juga: Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai
Secara terpisah, Risma mengatakan pihaknya menghentikan penyaluran bantuan Rp 300 ribu per bulan untuk keluarga terdampak pandemi. Bantuan yang juga disebut BST ini resmi dihentikan September 2021.
Program ini sudah berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2021.
Meski demikian, Risma mengatakan bahwa bansos untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut.
“Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” tegas Risma di Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Ada 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Ini Tanggapan Disdik DKI
Menurut Risma, Kemensos telah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau setara Rp 74,08 triliun untuk belanja bansos.
Adapun program bantuan dari Kemensos yang masih akan terus berlanjut adalah bansos reguler dan bansos khusus.
Risma menjelaskan, program bantuan yang termasuk dalam bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul,” jelas Risma.
Kemensos, lanjut Risma, telah menganggarkan Rp 28,7 triliun untuk melanjutkan PKH pada 2021 dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat.