Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTM 50 Persen Diterapkan, Orangtua Murid: Lebih Baik daripada PJJ, Anak Kurang Menangkap Pelajaran

Kompas.com - 04/02/2022, 14:36 WIB
Reza Agustian,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50 persen di sejumlah wilayah di Jakarta, mendapat berbagai tanggapan dari orangtua murid.

Salah seorang wali murid, Nurfi mengatakan, tidak berkeberatan diterapkan sistem PTM 50 persen dibandingkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut dia, sistem PJJ dinilai tidak efektif.

Baca juga: 6 Siswa Positif Covid-19, SMA 78 Jakarta Baru Gelar PTM 50 Persen Senin Depan

"Mending PTM 100 persen sih, di sekolah aja, kalau di rumah anak-anak kurang nangkap belajarnya," ujar Nurfi saat ditemui di SDN 03 Senen, Jumat (4/2/2022).

"Tapi kalau disuruh pilih, lebih baik PTM 50 persen daripada PJJ," sambung dia.

Nurfi mengatakan, anaknya juga merasa berkeberatan jika harus kembali menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Iya anak saya ngeluh, sepi katanya, lebih baik kayak kemarin masuk semua," tutur dia 

Senada, orangtua murid lain, Thea Setiawati mengaku lebih menginginkan anak-anak menjalani sekolah dengan sistem PTM dibandingkan dengan sistem PJJ.

Baca juga: Mulai Hari Ini PTM 50 Persen Berlaku di Depok

"Kalau di rumah anak-anak kurang disiplin, menurut saya sih 50 persen biar efektif belajarnya," kata Thea.

Secara terpisah, Kepala Suku Dinas Pendidikan (Kasudindik) Wilayah II Jakarta Pusat Uripasih menekankan, orangtua diberikan keleluasaan untuk memilih metode belajar bagi anak.

Orangtua bisa mengizinkan anak mengikuti PTM atau memiliki belajar secara daring.

"Orangtua diberikan pilihan apakah anaknya mengambil PTM atau PJJ, orangtua lebih paham mengenai kesehatan anaknya," ucap Uripasih.

Uripasih mengatakan sebagian besar orangtua murid lebih memilih pelaksanaan PTM 50 dibandingkan dengan PJJ.

Baca juga: Kapasitas PTM Dikurangi 50 Persen, Orangtua Bisa Pilih Belajar Daring untuk Anak

"Justru orangtua rata-rata ingin anaknya masuk semua. Tapi kalau mereka mau PJJ akan tetap dilayani juga, karena menurut Surat Edaran (SE) kan begitu," ungkap dia.

Sebagai informasi, seluruh sekolah di wilayah II Jakarta Pusat mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 50 persen, pada Jumat (4/2/2022).

Uripasih mengatakan, penerapan PTM 50 persen berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Hari ini sudah mulai 50 persen, sesuai dengan surat edaran (SE) Kemendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2022," ungkap Uripasih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com