Kanwil Kemenkumham DKI Buka Gerai Pelayanan Hukum dan Keimigrasian di PGC

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta membuka gerai pelayanan publik di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Pembukaan gerai tersebut diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Ibnu Chuldun, dan Komisaris Utama PGC Wahyu Dewanto, Jumat (1/4/2022).

Riza mengatakan, kehadiran layanan publik merupakan salah satu peran negara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Baca juga: Kemenkumham DKI Jakarta Sidak di Lapas Kelas II Salemba

"Layanan ini (diharapkan) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum," kata Riza, dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2022).

Riza mengatakan, gerai pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum.

Selain Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur juga membuka gerai pelayanan keimigrasian.

Masyarakat yang ingin membuat paspor dan memperpanjang paspor dapat langsung mengunjungi gerai pelayanan publik. Gerai layanan hukum dan HAM serta layanan keimigrasian terletak di lantai 2 PGC.

Riza berharap, peran negara untuk memberikan kepastian hukum dapat terwujud secara nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan kehadiran layanan hukum dan HAM dan dengan layanan keimigrasian ini dapat melengkapi layanan terpadu pada PGC sehingga pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat,” ucap Riza.

Baca juga: Wapres Ingin Jumlah Mal Pelayanan Publik Terus Bertambah

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan, pelayanan publilk di gerai tersebut tak hanya meliputi soal imgrasi, melainkan juga layanan hukum, pemasyarakatan hingga pengaduan hak asasi manusia (HAM).

“Pelayanan yang terdapat pada gerai ini terdiri dari layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, serta layanan hukum terpadu baik itu layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, konsultasi bantuan hukum, penyuluhan hukum serta pengaduan HAM," kata Ibnu.

Ibnu menambahkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sangat terbuka terhadap kerja sama dengan pihak lain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kesempatan ini kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tidak akan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutur Ibnu.