Pemprov DKI Lakukan Cara Ini sebagai Pencegahan Penyebaran Penyakit Hepatitis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan beberapa hal untuk mencegah penyebaran berbagai macam jenis penyakit hepatitis.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dwi Oktavia, salah satu yang dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan upaya promotif dan preventif.

"Kita mempunyai beberapa upaya untuk penanggulangan hepatitis mulai dari upaya tentu promotif, preventif," kata Dwi dalam diskusi daring, Kamis (18/5/2022).

Baca juga: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Dwi mengatakan, upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggelar webinar dan juga sosialisasi. Hal itu penting untuk membuat masyarakat paham mengenai penyakit hepatitis.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya preventif dengan skrining pada ibu hamil agar bisa mendeteksi hepatitis pada bayi.

"Sehingga bisa disiapkan pencegahan pada bayi nanti pada waktu dilahirkan kemudian juga kelompok tertentu yang perlu diwaspadai kemungkinan Hepatitis B melalui rangkaian deteksi dini," ujar Dwi.

Dinkes DKI Jakarta, lanjut Dwi, juga tetap melakukan peningkatan wawasan pada tenaga kesehatan terkait penyakit hepatitis.

Baca juga: Saat 5 Orang di Jakarta Meninggal Diduga akibat Hepatitis Akut Misterius...

Serta meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses kesehatan.

"Tentu saja upaya ini harus dibarengi dengan kolaborasi kita semua. Pemberdayaan masyarakat artinya masyarakat juga bisa sama-sama menerapkan hidup sehat dan sama-sama memonitor," ucap dia.

Sebelumnya, Dinkes DKI Jakarta memaparkan perkembangan kasus hepatitis akut misterius yang terjadi di DKI Jakarta dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Dwi menjelaskan, terdapat 24 orang yang sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil 1 orang suspek, 3 probabel dan 20 orang masih dalam pemeriksaan.

"Sekarang yang masih berstatus pengembangan itu ada 20 yang masih pending, jadi masih perlu hasil periksanya," ujar Dwi di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Dwi menjelaskan, jumlah tersebut mengerucut dibandingkan temuan sebelumnya yang mencapai 49 orang.