Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono merespon tudingan anggota Dewan yang menyebut program Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak transparan.

Menurutnya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dihimpun untuk program KDS bersifat dinamis.

Sebab, lanjut Imam, saat itu semua pihak mengusulkan seluruh warga yang terdampak pandemi Covid-19 berhak mendapatkan bantuan.

"Sehingga data yang ada itu belum tentu adanya warga miskin. Bisa jadi ada warga lain yang tidak miskin masuk ke situ. Karena data ini sifatnya dinamis tidak statis," ujar Imam setelah menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok terkesan tidak terbuka mengenai data penerima program KDS.

Kendati demikian, Imam menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi perbaikan data para penerima KDS.

"Maka, kami terus menerus memperbaiki data ini, mungkin ada yang meninggal harus diperbaiki. Ada yang ekonominya sudah mapan maka harus dikeluarkan dari data ini," kata Imam.

Selain itu, Imam juga meminta semua pihak untuk segera membuat laporan jika menemukan penerima KDS yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng, Pedagang: Ngerasain Saja Belum Masak Sudah Dicabut?

"Bagi siapa yang menemukan penerima bantuan sosial tapi dia orang kaya, orang mampu, tidak miskin, maka laporkan ke kami siapa namanya, di mana rumahnya, dan bantuannya apa. Biar kami periksa supaya benar pengaduannya bukan hoax," imbuh Imam.