Polemik PRJ Monas dan PRJ Kemayoran di Era Jokowi-Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair kembali digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, mulai 9 Juni hingga 17 Juli.

Sebelumnya, pelaksanaan PRJ sempat absen selama dua tahun lantaran kasus Covid-19 masih tinggi. PRJ merupakan acara tahunan yang selalu digelar bertepatan dengan HUT DKI Jakarta.  

Baca juga: Pengunjung PRJ Bisa Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang Difasilitasi Dinkes DKI

Dalam perjalanannya, sempat terjadi dualisme PRJ. Itu terjadi di era kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

PRJ Monas vs PRJ Kemayoran

Mulanya Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan lokasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monumen Nasional (Monas).

"Iya, tapi itu baru rencana," ujar Jokowi di sela-sela acara pembukaan HUT ke-486 DKI di lapangan sepak bola Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013) pagi.

Mengenai PRJ, Jokowi menilai ajang itu seharusnya mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan hanya industri besar seperti selama ini. Menurutnya, jika UMKM diberi tempat, kesejahteraan warga akan meningkat.

"Iya, terlalu banyak industri modernnya di PRJ sekarang, kan bisa dilihat sendiri. Kita ingin ke depan yang kecil-kecil masuk," lanjut Jokowi, yang juga menyatakan harapan supaya gagasan Pemprov DKI mendorong UMKM didukung oleh semua pihak.

Baca juga: Daftar Musisi yang Manggung di PRJ, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Kemudian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga berpendapat bahwa Jakarta Fair selama ini tak mampu menampung PKL dan UMKM.

Bahkan, menurutnya, PT JIExpo kepemilikan Murdaya Poo tak akan mampu menampung UMKM hingga 70 persen karena akan mengurangi jumlah pengusaha besar yang turut dalam Jakarta Fair.

"Banyak keluhan UMKM terlalu kecil. Terus yang menikmati orang-orang tertentu. Sebenarnya kalau kita ngomong jujur, PT JIExpo, semua saham kan milik keluarga mereka. Semuanya orang mereka. Tapi pertanyaannya kita sekarang, tempatnya mana? Tiap tahun kan isunya begitu. Kita harus bikin alternatif. Pak Gubernur lagi bikin alternatifnya," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menegaskan, jika ada penyelenggara yang mau mengambil alih hak penyelenggaraan Jakarta Fair, mereka harus menyediakan area untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar 60 hingga 70 persen.

"Buat penyelenggara lainnya yang mau mengambil hak Jakarta Fair, mungkin harus dapat menampung 60-70 persen UMKM," ujarnya.

Menurut Basuki, Jakarta Fair atau yang lebih dikenal dengan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang diselenggarakan oleh PT JIExpo dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyelenggaraannya.

Baca juga: PRJ Buka-Tutup Pukul Berapa? Simak Jadwal Lengkap Jakarta Fair di Sini

Begitu pula untuk dividen (bagi keuntungan) yang diberikan kepada Pemprov DKI, kata Basuki, juga tidak besar. Padahal, DKI memiliki saham kepemilikan BUMD tersebut sekitar 13 persen.

Dalam kesempatan berbeda, Komisaris Utama PT JIExpo Murdaya Poo mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan tempat yang berimbang kepada pelaku usaha UMKM.