Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragam Upaya Pemprov DKI untuk Kurangi Polusi Udara di Jakarta

Kompas.com - 20/06/2022, 20:46 WIB
Singgih Wiryono,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan beragam upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Salah satunya adalah dengan menambah jumlah ruang terbuka hijau secara terus-menerus.

"Tindak lanjut itu macam-macam, mulai dari menyiapkan alat, SDM kita siapkan, berbagai program penambahan RTH (ruang terbuka hijau) kita tingkatkan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6/2022).

Selain itu, Riza juga menyebut ada banyak anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program penanganan polusi, termasuk program pembenahan transportasi di DKI Jakarta.

Baca juga: Kediaman Yusuf Mansur di Tangerang Digeruduk Puluhan Orang yang Tuntut Kejelasan Program Investasi

Selain itu, ada juga kebijakan pengurangan kendaraan dengan sistem ganjil genap dan kewajiban uji emisi bagi kendaraan bermotor.

Namun, permasalahan polusi udara tidak bisa dituntaskan. Pasalnya, penanganan polusi yang sudah mengganas di Jakarta perlu dilakukan secara komprehensif dengan juga melibatkan kota penyangga Ibu Kota.

"Pabrik-pabrik yang ada, cerobong asap, semuanya saling melekat satu sama lain, tidak bisa secara sepihak atau parsial (menangani polusi), semua harus secara komperhensif," ucap Riza.

Sebelumnya, Air Quality Life Index (AQLI). lembaga peneliti kualitas udara, menyebut penduduk yang berada di Jakarta diperkirakan kehilangan angka harapan hidup rata-rata 3-4 tahun akibat polusi udara.

Baca juga: Nasib Investor Batu Bara Yusuf Mansur, Jual Rumah demi Investasi Rp 500 Juta, Berakhir Belasan Tahun Mengontrak

Estimasi kehilangan harapan hidup tersebut didasarkan pada laporan tahunan kualitas udara yang dirilis 14 Juni 2022.

"Penduduk yang tinggal di bagian paling tercemar di Asia Tenggara, di wilayah sekitar kota Mandalay, Hanoi, dan Jakarta, diperkirakan akan kehilangan harapan hidup rata-rata tiga hingga empat tahun," tulis laporan AQLI, Minggu (19/6/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com