Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BBWSCC: Kapasitas Kali Ciliwung Kurang Besar sehingga Perlu Normalisasi

Kompas.com - 12/08/2022, 15:08 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapasitas atau daya tampung Kali Ciliwung dinilai tidak lagi memadai untuk menampung debit air. Hal ini menyebabkan sebagian wilayah Jakarta masih sering kebanjiran saat musim hujan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Jaya Sampurna saat acara lomba bersih Kali Ciliwung di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (12/8/2022).

"Jadi Ciliwung ini secara kapasitas masih kurang besar, jadi banyak terjadi bottleneck kanan kiri sehingga bisa kita lihat pas musim hujan, itu sering terjadi banjir di Ibu Kota," ujar Jaya kepada wartawan.

Baca juga: Tak Ada Turap, 7 RW di Pejaten Timur Kerap Dilanda Banjir dari Luapan Kali Ciliwung

Jaya menuturkan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas Kali Ciliwung dari hulu hingga hilir dengan cara menormalisasi

Saat ini, kata Jaya, BBWSCC masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proses pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

"Sungai yang berada di wilayah kerja kami, menjadi tupoksi kami, itu sudah ada grand design-nya. Sehingga kami berkolaborasi baik dengan pemda maupun masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan atau pembebasan lahan," kata Jaya.

Adapun Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mulai membebaskan lahan di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk keperluan normalisasi Kali Ciliwung.

"Normalisasi Kali Ciliwung itu sedang berjalan, mengenai pembayaran dari normalisasi itu yang punya domainnya Dinas SDA karena yang bayar SDA," ujar Lurah Rawajati Supeno saat dikonfirmasi, 21 Juni 2022.

Baca juga: Pemprov DKI Bebaskan 57 Bidang Tanah di Rawajati untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Supeno menjelaskan, ada 157 bidang tanah di Rawajati yang akan dibebaskan oleh Dinas SDA. Namun, dari total data tersebut, baru 99 bidang tanah yang sudah terverifikasi dokumen kepemilikannya, 57 di antaranya sudah dibebaskan.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembayaran kepada pemilik 57 bidang tanah tersebut.

"Info terakhir nanti akan ada 157 bidang (yang akan dibebaskan) dan yang pernah dipanggil di GOR Pengadegan untuk dilakukan verifikasi data ada 99 bidang. Dari itu sudah ada 57 bidang yang sudah dibayar," kata Supeno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com