Pemprov DKI Jakarta Naikkan Tarif Angkutan Umum Non-Jaklingko Rp 1.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menaikkan tarif angkutan umum yang belum terintegrasi dengan Jaklingko.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan tarif angkutan umum akan dinaikkan Rp 1.000.

"Untuk tarif reguler pagi ini saya sudah menerima rekomendasi DTKJ yang ditujukan ke Pak Gubernur itu ada usulan kenaikan Rp 1.000," kata Syafrin di kawasan Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Dishub DKI Pastikan Tarif Angkot JakLingko Tidak Naik

"Jadi tarif atasnya Rp 5.000, maka mereka usulkan agar kenaikan Rp 1.000 jadi Rp 6.000," ujar dia.

Sementara tarif angkutan umum yang sudah terintegrasi Jaklingko tidak mengalami kenaikan yakni tetap Rp 3.500.

Sedangkan untuk tarif moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) juga tidak mengalami kenaikan.

"Setelah diterima hari ini (rekomendaso DTKJ) tentu disampaikan ke Pak Gubernur untuk diproses keputusan gubernurnya," ucap Syafrin.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pertalite, pertamax dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Kata Jokowi, kenaikan harga BBM tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga: DTKJ Bahas Kemungkinan Tarif Angkutan Umum Naik setelah Kenaikan Harga kemungkinan

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu lalu.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," tutur dia.

Namun, Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus naik.

Baca juga: Tarif Bus Naik Imbas Kenaikan Harga BBM, Kepala Terminal Kampung Rambutan: Tak Bisa Dihindari

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tutur dia.