Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemprov DKI Antisipasi Banjir: Imbau WFH hingga Modifikasi Cuaca

Kompas.com - 28/12/2022, 06:04 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai bersiap mengantisipasi banjir di Ibu Kota yang berpotensi timbul akibat curah hujan tinggi pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 mendatang.

Antisipasi bencana itu sudah dibahas bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto pada Selasa (27/12/2022).

Antisipasi yang dilakukan mulai dari mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga memodifikasi cuaca.

Diminta tentukan langkah

Dalam pertemuan di Gedung BNPB kemarin, Suharyanto memang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menyiapkan langkah untuk mengantisipasi bencana di wilayah Jakarta, khususnya potensi banjir.

"Perlu disikapi oleh BNPB pusat dengan BPBD, dan Bapak PJ Gubernur DKI, untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita laksanakan khususnya pada fase pencegahan (bencana)," kata Suharyanto di Grha BNPB, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Heru Budi Temui Kepala BNPB, Bahas Antisipasi Banjir di Jakarta

Terlebih, kata Suharyanto, saat ini dan beberapa bulan ke depan, Jakarta diprediksi akan menghadapi cuaca yang tidak bersahabat.

Imbauan soal WFH

Menanggapi hal itu, Heru lantas mengimbau perusahaan di Jakarta untuk menerapkan kebijakan WFH dalam beberapa hari ke depan. 

Menurut dia, para karyawan swasta lebih baik tidak bekerja dari kantor agar terhindar dari kemacetan dan bencana di jalan.

"Mengondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH, menghindari kemacetan, bencana, pemborosan (bahan bakar minyak) dan lainnya," tegas Heru di Grha BNPB, Selasa.

Baca juga: Ada Potensi Banjir di Jakarta, Heru Budi Imbau Perusahaan Terapkan WFH

Sementara itu, ia menyatakan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa bekerja dari rumah adalah mereka yang tak melayani masyarakat secara langsung.

"(ASN) yang tidak langsung (melayani masyarakat), mungkin masing-masing (OPD) nanti memikirkan itu (menerapkan WFH)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Di sisi lain, kata Heru, ASN yang melayani masyarakat secara langsung memang belum bisa menjalani WFH.

Kemudian, jika kondisi cuaca di Ibu Kota masih normal, ASN masih diwajibkan bekerja dari kantor (work from office/WFO).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com