PJLP Kecewa Tak Ada Sosialisasi Pembatasan Usia 56 Tahun, Tanpa Persiapan Tiba-tiba Diputus Kontrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan soal pembatasan usia maksimal penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) hingga 56 tahun disebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Hal ini dinyatakan salah seorang PJLP di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Azwar Laware.

Ia menyinggung, pembatasan usia yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 itu langsung diterapkan begitu saja.

Menurut Azwar, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meneken Kepgub tersebut tidak menyosialisasikan peraturan itu kepada para PJLP berusia 56 tahun.

"(Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022) ditandantangani 1 November (2022), digelar langsung, diterapkan, tidak ada sosialisasi sebelumnya," ucap Azwar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Terancam Putus Kerja karena Usia 56 Tahun, PJLP Ini Minta Tetap Dipekerjakan Setahun Lagi

Menurut dia, Heru Budi seharusnya menyosialisasikan terlebih dahulu jauh-jauh hari Kepgub tersebut kepada para PJLP yang berusia 56 tahun ke atas.

Dengan sosialisasi itu, katanya, para PJLP berusia 56 tahun ke atas bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum diberhentikan.

"Mestinya ada bahasa begini, 'Pak, ini diperpanjang hanya tahun ini karena kemungkinan besar batas usia bapak sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaan lagi di tahun depan'. Itu sudah ada persiapan beliau-beliau (PJLP 56 tahun ke atas) ini. Ini kan tidak ada (sosialisasi)," urai Azwar.

Untuk diketahui, pada Jumat ini, Azwar berserta lima rekannya di UPK DLH DKI Jakarta melaporkan soal pembatasan usia maksimal itu ke DPRD DKI Jakarta.

Ia mengaku menyampaikan keberatannya soal pembatasan usia maksimal itu dalam bentuk surat.

Baca juga: Terancam Dihentikan, PJLP: Kami Bingung Biayai Hidup Setelah Diputus Kerja Tanpa Pesangon

Katanya, surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kami bersurat hari ini ke Ketua DPRD DKI Jakarta, yang terkait permohonan teman-teman semua, agar Keputusan Gubernur Nomor 1095 ditunda diberlakukan di tahun 2023," ucap Azwar.

Melalui surat tersebut juga, Azwar meminta rekan-rekan PJLP-nya yang berusia 56 tahun ke atas agar dipekerjakan selama setahun ke depan.

Sebab, mereka belum mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan baru.

Tak hanya itu, kata Azwar, rekan-rekannya juga belum bersiap diri untuk pulang ke kampung halaman masing-masing usai dipecat nanti.