Kritik Wacana Tarif KRL Lebih Mahal bagi Orang Kaya, Warga: Langgar Prinsip Kesetaraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) bagi warga mampu dan tidak mampu.

Kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat lantaran dinilai diskriminatif, terutama terkait pengggunaan kartu khusus.

"Nanti yang naik KRL jadi ada strata sosial. Yang kartunya warna emas itu orang kaya, misalnya," kata seorang pengguna KRL bernama Fida (25) kepada Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Tarif KRL Orang Kaya Bisa Tembus Rp 15.000, Warga: Mending buat Beli Bensin

Ia juga mempertanyakan cara pemerintah membedakan "si kaya" dan "si miskin" di kalangan pengguna KRL.

Menurut Fida, rencana kebijakan ini masih rancu, terutama pembedaan orang yang mampu dan tidak mampu.

"Masih rancu 'si kaya' ini sebatas mana. Kayak pendapatannya yang lebih dari Rp 7 juta atau gimana?" tutur Fida.

Menurut dia, orang-orang bergaji Rp 6 juta sampai belasan juta rupiah pun dapat memprotes kebijakan tersebut.

Sebab, biaya yang harus dikeluarkan untuk pergi-pulang (PP) akan jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau orang yang gajinya Rp 15 juta per bulan juga pasti bakal protes sih kalau dia setiap harinya naik KRL. Misal Rp 20.000 PP setiap hari, ujung-ujungnya pasti mending beli kendaraan dan bikin macet Jakarta," kata Fida.

Baca juga: Tak Sepakat Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, Walhi: Lebih Baik Cabut Subsidi Kendaraan Listrik, Justru Bikin Macet

Dharma (20) juga mengatakan hal yang serupa. Dharma menyarankan tarif tidak dibedakan bagi pengguna KRL yang dianggap mampu dan tidak mampu.

"Kenapa harus dibedain? Kasihan yang kurang mampu jadi merasa terlalu direndahin karena tarifnya enggak dinaikin, tapi kalau dinaikin juga kasihan," Dharma berujar.

Pengguna KRL yang turut menolak rencana tersebut adalah Nico (27). Menurut Nico, membedakan tarif KRL bagi yang mampu dan tidak mampu tidak perlu dilakukan.

"Enggak perlu, langgar prinsip kesetaraan. Kenapa hal yang sudah efektif dibuat polemik sih?" kata Nico.

Nico pun meminta pihak yang berwenang, termasuk KAI Commuter, untuk menjelaskan maksud dari rencana tersebut.

Berat di ongkos

Sebagai informasi, tarif asli KRL sekitar Rp 10.000-Rp 15.000 untuk sekali perjalanan.