Benang Kusut yang Membuat Warga Kampung Bayam Belum Bisa Tempati Kampung Susun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta Utara yang dibangun untuk korban gusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) alias warga Kampung Bayam, belum bisa dihuni hingga saat ini.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak yang mendirikan JIS serta KSB menyebutkan hal itu terjadi karena legalitas pengelolaan rumah susun (rusun) tersebut masih belum jelas hingga saat ini.

Imbasnya, KSB belum bisa disewakan sehingga nasib warga Kampung Bayam terombang-ambing. Mereka masih menginap di tenda-tenda yang mereka dirikan di samping JIS yang megah.

Legalitas pengelolaan KSB

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif berujar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan legalitas secara resmi kepada Jakpro untuk mengelola KSB.

Baca juga: Kala Warga Kampung Bayam Menagih Kembali, Mana Kampung Susun yang Dijanjikan kepada Mereka?

"Yang jelas, kami masih berdiskusi dengan dinas di Pemprov (DKI) untuk memberikan legalitas ke kami untuk menyewakan (KSB)," ujar Syachrial melalui sambungan telepon, Senin (20/2/2023).

Kemudian, kata Syachrial, Jakpro juga harus mengetahui sampai kapan BUMD DKI Jakarta itu harus mengelola KSB.

Sebab, kepemilikan bangunan KSB beserta lahan tempat berdirinya rusun tersebut berbeda. Bangunan KSB secara tak resmi dikelola oleh Jakpro.

Sementara itu, lahan tersebut merupakan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

"Kalau kami bilangnya bukan kendala, tapi lebih kepada proses legalisasi," tutur Syachrial.

"Siapa yang pengelola sebenarnya dan sampai kapan pengelolaan itu, karena kepemilikan lahan dan gedung itu kan kepemilikannya berbeda," sambung dia.

Baca juga: Punya Masalah Sama, Kenapa Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni tapi JIS Sudah Dipakai Konser?

Temui Pemprov DKI pekan ini

Lalu, menurut Syachrial, jajarannya akan menemui Pemprov DKI untuk membahas pengelola resmi KSB pada pekan ini.

Ia mengungkapkan, pertemuan itu akan berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

"Rencana dalam pekan ini, kami akan bahas dengan dinas terkait di sana, di Balai Kota DKI," sebutnya.

Pertemuan tersebut, kata Syachrial, direncanakan berlangsung 2-3 hari ke depan.

Menurut dia, hasil pertemuan akan diinformasikan kepada awak media.