Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Mulai Kaji Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Kompas.com - 21/02/2023, 14:34 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memulai kajian kelayakan untuk membangun tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar ramah lingkungan di dalam kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto mengatakan rencana ini sekaligus untuk mengurangi ketergantungan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

"Tahun ini kami buat kajian kelayakan (feasibility study). Mudah-mudahan 2024 mulai bisa memilih mitra," kata Asep dilansir dari Antara, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Mengenal Cara Kerja Bank Sampah di DKI Jakarta: Mengubah Limbah Rumah Tangga Jadi Rupiah

Selain memilih mitra atau investor pada 2024, Asep berharap tahap konstruksi bisa segera dilakukan setelah ada kajian kelayakan rampung.

Dia menjelaskan salah satu lahan milik Pemprov DKI berpotensi jadi tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar ramah lingkungan itu berada di Rorotan, Jakarta Utara. Adapun luas lahannya sekitar lima hektar.

Adapun bahan bakar ramah lingkungan itu yakni batu bara yang dihasilkan dari proses memanfaatkan sampah lama dan sampah baru.

Nantinya, tempat pengolahan sampah di dalam kota di Jakarta itu, kata dia, ditujukan sebagai tempat pengolahan, bukan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA).

Baca juga: Punya Persoalan Sampah di Lingkungan? Catat 14 Kanal Pengaduan Milik Pemprov DKI

Ia mengharapkan kapasitas pengolahan sampah di Jakarta itu nantinya mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari.

Angka tersebut, kata Asep, sama seperti kapasitas penggalian gunungan sampah (landfill mining) dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refuse derived fuel/RDF) di TPST Bantargebang.

Asep menargetkan adanya pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di dalam kota itu dapat mengurangi kiriman sampah ke TPST Bantargebang.

Menurut Asep, sampah ibu kota yang diangkut per harinya ke TPST Bantargebang itu mencapai sekitar 7.500 ton dari Jakarta yang dibawa menggunakan 1.200 truk.

Sebelumnya, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali mengatakan, kalau permasalahan sampah tidak dapat dikendalikan, maka volume sampah di DKI Jakarta akan terus bertambah hingga menjadi 8.000 ton per hari.

Baca juga: Mengenal Konsep Kupilah, Pengelolaan Sampah Mandiri yang Bisa Dilakukan Seluruh Anggota Keluarga

Marullah menambahkan warga Jakarta jumlahnya mencapai sekitar 11 juta dan pada hari kerja atau jam sibuk bisa mencapai 14 juta orang.

"Satu orang saja bisa menghasilkan sampah 0,6-0,7 kilogram sampah. Kalau kami tidak buru-buru melakukan gerakan masif mengendalikan sampah ini, maka bisa saja jumlah 8.000 ton sampah per hari," katanya.

Dari 7.500 ton sampah tersebut, sekitar 50-55 persen atau setara 3.750 ton adalah sampah dan limbah makanan.

Saat ini, Pemprov DKI juga sedang menantikan operasional produksi RDF di TPST Bantargebang yang memasuki tahap uji coba.

Baca juga: Tragedi di Balik Hari Peduli Sampah Nasional, Jangan Sampai Longsor TPA Leuwigajah Terulang Kembali...

Pemprov DKI juga menargetkan 1.000 sampah lama dan 1.000 sampah baru dapat diproduksi menjadi RDF atau bahan bakar alternatif untuk industri semen.

Rencananya, hasil dari produksi tersebut akan diserap oleh dua perusahaan semen Tanah Air untuk menggantikan penggunaan batu bara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com