Jika Sertifikat Tanah Normalisasi Ciliwung Tumpang Tindih, Pemprov DKI Disarankan Konsinyasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan untuk melakukan konsinyasi jika ada lahan di area normalisasi Kali Ciliwung yang memiliki surat tanah ganda atau tumpang tindih.

Saran ini disampaikan Komisi D DPRD DKI Jakarta, mengingat normalisasi Kali Ciliwung ditargetkan harus rampung pada 2024.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengingatkan, Pemprov DKI hanya bertanggung jawab membebaskan lahan dalam program normalisasi Kali Ciliwung.

Baca juga: Simpang Siurnya Informasi soal Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Ciliwung

Sementara, pembangunan sheet pile atau turap merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Karena memang yang membangun normalisasi (turap) ini kan PUPR, yang membebaskan lahan (itu) kami," kata Ida melalui sambungan telepon, Senin (27/2/2023).

Ia menegaskan, Komisi D DPRD DKI memiliki catatan untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terkait pembebasan lahan itu.

Baca juga: Warga Cawang: Walau Berat Hati, Kami Siap Digusur untuk Normalisasi Ciliwung, asal Ganti Ruginya Wajar...

Menurut politisi PDI-P tersebut, SDA DKI bisa menempuh langkah konsinyasi, jika ada lahan di area normalisasi Kali Ciliwung yang bersetifikat ganda atau tumpang tindih.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung.

Adapun konsinyasi adalah menitipkan uang dari pemerintah daerah ke Pengadilan Negeri lantaran pemilik lahan tidak sepakat dengan salah satu rangkaian proses pembebasan lahan.

Warga atau pemilik lahan yang nantinya akan berproses di Pengadilan Negeri untuk mengambil atau tak mengambil uang tersebut.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung Ditarget Rampung 2 Tahun, Heru Budi: Pembebasan Lahan Kami Percepat

"Kalau memang ada surat yang memang ini dan lainnya, harusnya konsinyasi, uangnya ditentukan di pengadilan," ucap Ida.

"Karena program harus jalan, kan memang hambatannya bahwa banyak suratnya itu di lapangan (area normalisasi Kali Ciliwung) tumpang tindih," lanjutnya.

Di sisi lain, Ida mengakui bahwa proses konsinyasi memakan waktu lama dan tergolong tidak mudah dilakukan.

Karena itu, ia berharap warga di bantaran Kali Ciliwung bisa diajak berkomunikasi untuk proses pembebasan lahan itu.

"Kalau konsinyasi itu kasihan, prosesnya lama dan ribet," tuturnya.