Anggota DPRD DKI: Kami Dibohongi oleh Ancol

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa dibohongi oleh manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Sebab, manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu tidak transparan soal kesehatan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Keterbukaan informasi yang dimaksud Gilbert berkait dengan adanya konflik internal di perusahaan, dan berimbas pada mangkraknya beberapa proyek pembangunan.

"Kami dibohongi, tulis aja. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah muncul persoalan ini. Dia bilang, dia merugi karena Covid-19 lah, kemudian minta dikasih kemudahan untuk ambil kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI, kita setujui," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Mengeluh Kerap Telat Terima Gaji

Dalam rapat bersama dengan Komisi B, Gilbert menyebut bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah menjabarkan persoalan yang terjadi di internal perusahaan.

Gilbert menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol oleh Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD).

"Laporan Ancol enggak pernah terbuka mengenai bahwa persoalan internal mereka," kata Gilbert.

"Sangat (kurang pengawasannya), tadi saya bilang ada yang aneh, saya kan sopan," pungkasnya.

Terkait hal itu, Kepala BP-BUMD, Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan bahwa konflik internal yang disinggung adalah permasalahan lama di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dia bahkan mengaku sudah bertemu dan berdiskusi dengan jajaran direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, terkait dugaan proyek mangkrak akibat konflik internal manajemen.

"Kemarin sudah kita diskusikan terkait hal tersebut. Saya sudah sampaikan, tolong itu hasil kalkulasi disampaikan dari Ancol ya," ujar Nasruddin kepada wartawan.

Baca juga: PJLP DKI Masih Digaji dengan UMP 2022, DPRD DKI: Ini Kesalahan Fatal

Kendati demikian, Nasrudin enggan menjabarkan lebih lanjut soal pertemuannya dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dia hanya mengatakan bahwa BP-BUMD sudah meminta pihak manajemen untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang soal dugaan konflik internal dan mangkrak beberapa proyek di Ancol.

"Mungkin detilnya itu bisa ditanyakan ke Ancol ya, karena itu case lama juga ternyata. Jadi kami minta Ancol, Pemerintah Provinsi DKI ya, kami minta Ancol mengklarifikasi itu," kata Nasruddin.