Komisi D DPRD DKI "Sentil" Pemprov karena Lambat Layani Warga Jakut untuk Tinggal di Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mempertanyakan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Sebab, DPRKP DKI Jakarta dinilai lamban melayani warga Jakarta Utara yang ingin menghuni rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

"Ini dia janda, suaminya dia meninggal dunia, anaknya tiga yang kerja satu," ujar Ida dalam rapat kerja antar komisi D DPRD dengan DPRKP DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Ida mengatakan, warga itu tinggal di kolong tol Penjaringan. Ia sebelumnya sudah pernah mengajukan ke Pemprov DKI Jakarta agar perempuan itu mendapatkan kesempatan menghuni rusunawa.

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan 52 Unit di Rusunawa Buat Tampung Warga Kolong Tol Angke

Namun, apa yang pernah Ida ajukan ke Pemprov DKI Jakarta tidak pernah ditindaklanjuti.

"Saya hanya mau, dia jangan tinggal di kolong tol," kata Ida.

Ida mengaku bahwa ia sudah menghubungi Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Penjaringan untuk memberikan fasilitas itu kepada keluarga tersebut agar mereka dapat menghuni salah satu unit.

"Saya minta di Penjaringan saja satu unit, (tapi) tidak diakomodir sampai hari ini. Kok seperti itu? Seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi. Bahkan, mereka sudah membuka rekening Bank DKI untuk memenuhi satu syarat memiliki rusun," kata Ida.

Baca juga: Temukan Warga Ekonomi Menengah-Atas Huni Rusunawa, Anggota Komisi D: Mereka Punya Motor dan Mobil

Ida berharap pihak Pemprov DKI dapat cepat tanggap melayani masyarakat yang tidak memiliki hunian layak.

Bahkan ia juga tak segan membiayai biaya sewa rusunawa demi memperlancar proses administrasi perpindahan keluarga tersebut.

"Ini asih ada 5.000 unit yang kosong. Tapi masih ada warga yang tinggal di kolong tol," ucap ida.