Heru Budi Pertimbangkan Buka Akses E-Budgeting APBD untuk Anggota DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan lampu hijau untuk memberikan anggota DPRD akses ke sistem e-planning dan e-budgeting.

Hal itu disampaikan Heru sebagai tindak lanjut atas keluhan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto soal tidak diberikannya akses ke sistem tersebut dalam rapat paripurna, Kamis (20/7/2023).

"Jadi itu bukan diprotes, diusulkan oleh Pak Bambang untuk bisa melihat e-planning dan e-budgeting. Menurut saya, (usul) itu wajar saja," ujar Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

"Supaya hasil reses (para anggota DPRD DKI Jakarta) itu bisa dimonitor dari awal, masuk apa tidak," sambung dia.

Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PAN DPRD DKI Protes Tak Diberi Password untuk Akses E-budgeting APBD

Untuk itu, Heru menegaskan bahwa dia akan membahas lebih lanjut permintaan itu dengan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Bapenda DKI Jakarta.

"Nanti kami bicarakan dengan Pak Sekda dan Bapenda mengenai e-planning e-budgeting di BPKD ya," pungkas dia.

Bambang sebelumnya mengatakan, anggota dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta.

Namun, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, para legislator tidak bisa memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.

"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," ungkap Bambang.

"Padahal, di pemda-pemda yang lain di Bogor, di Bandung, di Cirebon, bahkan di Tegal juga, mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," sambung dia.

Baca juga: Peran E-Budgeting dalam Pemberantasan Korupsi

Sistem e-budgeting sendiri mulai diperkenalkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, sistem e-budgeting diterapkan Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI. Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran di Pemprov DKI dapat diinput secara digital ke dalam sistem.

Pembaruan sistem e-budgeting menjadi smart e-budgeting kemudian digaungkan pada masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur.

Semua berawal ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-budgeting dalam penyusunan rancangan APBD 2020.