Jakarta Masih Macet meski Sebagian ASN WFH, Heru Budi: Jangan Salahkan Pemprov, Ini Kan Sama-sama...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak disalahkan atas kemacetan yang masih terjadi meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home.

Untuk diketahui, Heru menerapkan kebijakan WFH dengan kapasitas 50 persen bagi ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta sejak Senin (21/8/2023).

"Jangan salahin Pemda (kalau masih macet). Maksudnya ini (WFH) kan sama-sama," ujar Heru usai melakukan kegiatan menanam pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Heru Budi Pantau ASN Pemprov DKI yang WFH Lewat Video Call

Heru mengatakan, jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta yang menjalani WFH tak sebanding dengan total warga di Ibu Kota. Hal inilah yang diduga menjadi faktor belum efektifnya WFH untuk mengurangi kemacetan.

"Pemda hanya 25.000, Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut (WFH) tapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri," kata Heru.

Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang WFH agar tidak beraktivitas di luar rumah saat jam kerja.

"Saya bisa video call. Jadi saya minta Pak Wali Kota, Pak Wali Kota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa video call, tanya 'kamu di mana, di rumah?'" kata Heru.

Baca juga: ASN yang Work From Home Dipantau Lewat Panggilan Video, Wali Kota Jakpus: Kamera Wajib Dibuka

Sebagai informasi, aturan WFH kapasitas 50 persen bagi para ASN DKI dipercepat menjadi Senin ini dari yang sebelumnya pada 28 Agustus 2023.

Penerapan WFH ini untuk menangani polusi udara di Ibu Kota dan mengurangi kemacetan untuk persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.