JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Pemprov DKI bersama lembaga terkait sudah siap untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 5-7 September 2023.
Heru menyatakan, pihaknya dalam beberapa waktu terakhir sudah menggelar rapat intensif dengan sejumlah lembaga seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kemensetneg, Polda Metro Jaya dan Kementerian PUPR.
Seluruh pihak pun sudah menyatakan siap dalam menyukseskan konferensi internasional tersebut.
"Setiap hari itu rapat. Kalau ditanya sudah berapa persen kita sudah siap semuanya. Tinggal mohon dukungan masyarakat segala lapisan sama tentunya kita berdoa semoga bisa berjalan dengan lancar," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Baca juga: Jelang KTT ASEAN, Satpol PP DKI Minta Pihak Hotel Beri Informasi jika Ada PKL
Menurut Heru, Kementerian Luar Negeri dan Pemprov DKI Jakarta telah mengecek semua kesiapan, termasuk soal pengalihan jalan dan alternatifnya sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
"Kita mengumumkan dan menjelaskan kepada masyarakat ini persiapan khususnya dalam rangka pengalihan arus lalu lintas. Tentunya ini mengakibatkan masyarakat tidak nyaman," kata Heru.
Selain pengalihan arus lalu lintas, Heru juga memberlakukan aturan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar dan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) saat KTT ASEAN pada awal September 2023.
Baca juga: Bertemu Asosiasi Pengusaha, Heru Budi Tetap Tak Dapat Kepastian soal WFH Saat KTT ASEAN
Menurut Heru, pemberlakuan aturan jangka pendek tersebut kerap dilakukan pemerintah pusat dan daerah saat ada acara kenegaraan.
"Maka untuk event-event tertentu wajar dong pemerintah daerah mengambil kebijakan-kebijakan untuk supaya nyaman," ujar Heru.
Menurut Heru, aturan WFH dan PJJ juga biasa dilakukan oleh negara lain.
Hal itu diketahui saat ia mendampingi Presiden Joko Widodo keliling negara lain untuk menghadiri acara kenegaraan.
"Begitu ada kegiatan-kegiatan internasional mereka (pekerja) libur. Mereka mengantisipasi segala sesuatu supaya kedua belah pihak (warga dan pemerintah) nyaman dan yang berinteraksi kegiatan meeting internasional juga bisa berjalan dengan baik," kata Heru.
Baca juga: Dishub DKI Imbau Warga Pakai Transportasi Umum Saat KTT ASEAN: Agar Tak Bikin Macet
Heru menjelaskan, WFH bagi ASN dan PJJ bagi pelajar itu diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat di DKI Jakarta.
Sebab jumlah masyarakat Ibu Kota diperkirakan 25 sampai dengan 27 juta.
"Kita nih beraktivitas nih termasuk bagian dari 25 juta sampai 27 juta pergerakan manusia yang ada di Jakarta. Kalau ya dibilang macet, ya memang sebanyak itu. Indeksnya sudah 53 persen, yah indeks kemacetan," ucap Heru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.