Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Pungli di SMAN Depok, Disdik Jabar: Bukan Pungutan, tapi Galang Sumbangan

Kompas.com - 22/09/2023, 14:29 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat Wilayah 2 membantah adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SMAN di Kota Depok.

Dugaan pungli yang terjadi di setidaknya dua SMAN di Depok itu diungkap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo.

Kepala KCD Jawa Barat Wilayah 2 Asep Sudarsono mengatakan, dua SMAN di Kota Depok yang dimaksud itu hanya menggalang sumbangan.

"Jadi yang dilakukan oleh SMAN, SMK, di Depok, sesuai dengan aturan yang ada. Itu bukan pungli, tetapi menggalang sumbangan," ungkapnya melalui pesan singkat, Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Bentuk Pungli di SMAN Depok, Dipaksa Beli Buku hingga Nonton Kegiatan

Di satu sisi, Asep menyebutkan bahwa pihaknya akan mengawasi serta membina pihak SMAN di Kota Depok, jika memang terjadi pungli.

"Jika ada penyimpangan aturan, pasti kami akan melakukan pengawasan dan pembinaan," kata dia.

Hendrik Tangke Allo sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan praktik pungli yang terjadi di sejumlah SMAN di Kota Depok.

Ia mengaku mengetahui adanya dugaan praktik pungli dari orangtua siswa SMAN di Kota Depok.

Baca juga: Pimpinan DPRD Sebut Pungli di SMAN Depok Pakai Embel-embel Pungutan Sukarela

Berdasarkan laporan itu, setidaknya ada dua SMAN di Kota Depok yang meminta pungli kepada orangtua siswa.

"Ada beberapa SMAN, guru dengan komite sekolahnya mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orangtua siswa akan dipungut sumbangan suka rela," ungkap Hendrik melalui sambungan telepon, Rabu (20/9/2023).

"Sumbangan suka rela ini menjadi alat untuk berlindung, menjadi kedok, bahwa itu adalah sumbangan suka rela. Padahal ini adalah pungli yang direstui oleh guru dan komite sekolah," lanjutnya.

Ia mencontohkan, dugaan pungli yang diklaim sebagai sumbangan suka rela itu berupa program jalan-jalan, paksaan membeli buku, hingga menonton sebuah kegiatan yang berbayar.

Baca juga: Terungkapnya Dugaan Pungli Berkedok Pungutan Sukarela di SMAN Depok: Mulai dari Beli Buku hingga Jalan-jalan

Menurut Hendrik, para orangtua siswa terpaksa mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta.

Sebab, para orangtua siswa khawatir nilai anaknya akan anjlok, jika tidak mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta.

"Mau enggak mau, orangtua dan muridnya ada rasa khawatir kalau itu tidak dilakukan, sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu," tegas Hendrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com