JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang unjuk rasa terjadi di DKI Jakarta pascapemilu 2024.
Tuntutannya beragam. Massa memprotes dugaan kecurangan pemilu, mendukung hak angket di DPR RI, dan pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Catatan pemberitaan Kompas.com, aksi unjuk rasa di Ibu Kota dimulai tidak sampai sepekan setelah pemungutan suara, tepatnya Senin (19/2/2024).
Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.
Mereka menyebut pelaksanaan pemilu diduga diwarnai kecurangan sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus turun tangan mengusutnya.
"Harus bisa tidak ada tebang pilih. Bersikap netral dan tahu tugas pokok dan fungsinya," tuntut salah seorang koordinator aksi, Noviana Kurniati.
Baca juga: Sejumlah Tokoh Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Kumpul Bicara Dugaan Kecurangan Pemilu
Massa kemudian menggelar longmarch dari lapangan Silang Monas menuju Kantor Bawaslu, Jl. M.H Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.
Pada Jumat (23/2/2024), massa kembali turun ke jalan.
Kali ini demonstran yang didominasi kaum ibu menyasar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka melemparkan telur busuk dan tikus mati ke arah KPU.
Massa juga sempat membuka paksa barikade yang menghalangi mereka memasuki kantor KPU. Situasi sempat memanas hingga akhirnya berhasil diredam.
Baca juga: Relawan Anies Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR, Protes Dugaan Pemilu Curang
Tak hanya di Ibu Kota, aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di sejumlah daerah.
Di antaranya di Bawaslu Sumatera Utara yang digelar relawan Anies-Muhaimin dan di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang digelar Aliansi Rakyat.
Hingga Jumat (1/3/2024), aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama masih digelar.
Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli berpendapat, gelombang aksi unjuk rasa merupakan wujud konkret dari berbagai pernyataan sikap dan petisi yang selama ini disuarakan sejumlah elite.