"Tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi sebelumnya kan sudah disuarakan. Kini turun melalui demonstrasi dengan tujuan mendapatkan dukungan publik sekaligus menekan DPR," ujar Lili.
Baca juga: Demo Tandingan di Gedung DPR, Ada Kelompok Massa Tolak Tuntutan Pemakzulan Jokowi
Tetapi, Lili tak yakin sasaran pengunjuk rasa dapat digapai. Sebab, pemakzulan presiden harus melalui serangkaian proses yang rumit di DPR.
Ia berpendapat, gelombang unjuk rasa ini hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik pemerintahan Joko Widodo atau presiden baru mendatang.
Apalagi, ditambah manuver politik ugal-ugalan pascapemilu yang dilancarkan para elite.
Publik semakin diyakini bahwa yang terjadi hanyalah transaksional.
"Jika demo tersebut mendapat dukungan luas dan masif, terjadi juga di pusat-pusat kota lainnya, baik di Jawa maupun luar Jawa, lambat laun bisa mengikis legitimasi pemerintah," ujar Lili.
"Minimal, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun," lanjut dia.
Baca juga: Era Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble
Lili sekaligus khawatir bahwa gelombang unjuk rasa kali ini memakan korban sebagaimana terjadi pascapemilu 2019 silam.
Apabila terjadi demikian, situasi politik tentu akan goyah.
"Jika terjadi chaos dan ada korban, bisa menimbulkan instabilitas," ujar dia.
Munculnya korban akan menumbuhkan soliditas pada kubu pengunjuk rasa.
Tekanan kepada pemerintah pun diyakini akan semakin intens dan sangat berpotensi membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.