Ketahuan Buang Sampah di Luar Jam Operasional TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu, 12 Warga Didenda

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan warga dikenakan sanksi denda karena kedapatan membuang sampah di luar jam operasional tempat penampungan sementara (TPS) kawasan Lokasi Binaan (Lokbin) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2024).

“Hari ini jumlah pelanggar 12 orang,” ujar Kamil selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan saat dikonfirmasi.

Kamil mengatakan, denda yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelanggar. Khusus hari ini, uang denda yang terkumpul mencapai Rp 250.000.

“Denda yang dikumpulkan dari para pelanggar berjumlah Rp 250.000,” tutur dia.

Menurut Kamil, pemberian sanksi denda sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut aturan tersebut, denda maksimal yang dikenakan ke pelanggar senilai Rp 500.000. Namun, petugas tidak menerapkan denda maksimal.

“Denda maksimalnya memang Rp 500.000, tetapi kami tak menerapkan angka minimal (pembayaran) saat kami memberikan sanksi,” ungkap dia.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Buang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu di Luar Jam Operasional Dikenakan Denda

Nantinya, uang denda yang dibayar pelanggar akan masuk ke kas negara. Bukti pembayaran juga diberikan kepada pelanggar melalui WhatsApp.

Adapun TPS kawasan Lokbin Pasar Minggu dibuka untuk umum selama 4,5 jam. Warga diperbolehkan membuang sampah di lokasi tersebut selama pukul 05.00-09.30 WIB.

Sebagai informasi, TPS di kawasan Lokbin Pasar Minggu disinyalir menjadi penyebab sepinya konsumen yang berkunjung. Akibatnya, pedagang yang berjualan di area Lokbin kerap merugi karena hanya sedikit pengunjung yang datang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengamini hal tersebut. August mengatakan, Lokbin Pasar Minggu kurang diminati karena persoalan sampah.

"Itu memang butuh perhatian karena masalah persampahan di situ sangat meresahkan," kata August dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

August berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan ini.

"Mungkin Ibu Kepala Dinas (PPKUKM) bisa turun langsung ke pasar," ucap dia.