Tiba-tiba Basuki Perintahkan Tes Urine, Lurah dan Camat Terkejut

Menurut Basuki kepada 44 camat dan 267 lurah yang baru saja dilantik setelah seleksi dan promosi jabatan terbuka, tes urine berguna untuk mendeteksi apakah mereka terindikasi menggunakan narkoba atau tidak.

"Mulai sekarang saya minta bapak ibu untuk lebih peduli dengan lingkungan. Atau enggak, saya mohon sekarang kepada BNN untuk semua lurah dan camat dites urine tes narkoba, deh. Semuanya tes bareng, siapa tahu ada yang khilaf semalam," kata Basuki yang mengagetkan para peserta diskusi, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Minggu (30/6/2013).

Menurut Basuki, sebelum lurah dan camat berkeliling mengecek warga mereka apakah ada yang terindikasi menggunakan narkoba atau tidak, lurah dan camat itu harus bersih dari narkoba. Dia mengaku sengaja menyembunyikan rencana tes urine kepada lurah dan camat. Pasalnya, kalau tes urine sebelumnya telah diumumkan, maka kemungkinan lurah dan camat tidak akan menghadiri acara diskusi pagi ini.

"Hahaha secara mendadak dan spontan saja. Saya ini kan ngomong dulu baru mikir. Sebelum sidak ke warganya, sidak ke lurah camat dulu. Ini kan bentuk sebuah kepedulian juga," kata Basuki.

Apabila ada lurah dan camat yang terindikasi narkoba, menurut pria yang akrab disapa Ahok, lurah dan camat itu harus segera direhabilitasi dan bukan dipenjara. Menurutnya, para pengguna narkoba bukanlah musuh, justru mereka menjadi korban. Adapun narkoba dan para pengedar itu, kata dia, yang merupakan musuh masyarakat dan harus dihindari.

Basuki berharap diskusi narkoba tersebut dapat menjadikan masyarakat lebih peduli kepada permasalahan obat-obat terlarang. "Mereka semua itu bukan musuh kita. Mereka itu justru korban. Karena menurut BNN, pintu tobat dibukakan sampai tiga kali, baru dikenakan pidana hahaha," kata Basuki sambil tertawa.

Sementara itu, Humas BNN Sumirat Dwiyanto mengatakan tes urine narkoba dengan cepat akan langsung diketahui hasilnya. Setelah mendapatkan hasilnya, BNN pun akan memberikan laporan hasil tes urine kepada pihak eksekutif Pemprov DKI untuk ditindaklanjuti.