Effendi menyatakan hal tersebut setelah bersama dengan tiga petinggi PD PAM Jaya dan delapan karyawan PD PAM Jaya yang selama ini diperbantukan di Palyja dan Aetra, menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di di Balaikota Jakarta, Jumat (25/4/2014).
"Kami sebagai karyawan malah kami dinomorduakan, dalam segala hal, baik dari kesejahteraan dan kebijakan. Itu yang bikin pelayanan semakin menurun. Sementara semua biaya hidup para ekspatriat itu masuk ke operasional," kata Effendi.
Effendi menyatakan, pengambilalihan Palyja merupakan solusi terbaik yang harus diambil dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih terhadap warga Jakarta. Menurut dia, sangat tidak mungkin mengharapkan pengambilalihan Palyja dilakukan melalui jalur hukum.
Dia merujuk kepada gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air terhadap Palyja. Proses
sidang gugatan terhadap Palyja yang telah berlangsung sejak 2010, namun tak kunjung rampung hingga saat ini.
"Kalau tunggu pengadilan, kita tidak tahu kapan selesainya, bisa sampai 30 tahun. Semakin lama pengambilalihan saham, semakin lama pula warga DKI terpuruk dalam hal kebutuhan air," ujar Effendi.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya dalam usaha mengakuisisi saham Palyja dari kepemilikan Astratel dan Suez Environment. PT Pembangunan Jaya rencananya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel.
Palyja sendiri merupakan perusahaan air yang saat ini melayani pasokan air bersih ke wilayah di sisi barat Sungai Ciliwung, yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.