Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petugas Kebersihan Ingin Dapat Jatah Rusun

Kompas.com - 27/05/2014, 15:12 WIB
Dian Fath Risalah El Anshari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerasnya hidup di Kota Jakarta tidak membuat Ningsih (58) menyerah begitu saja. Tanpa lelah, pada usianya yang sudah mulai memasuki senja tersebut, ia masih terus bekerja menyapu jalanan Ibu Kota.

Sebagai petugas kebersihan DKI Jakarta, nenek tiga cucu itu berhadapan dengan sampah dan debu jalanan. Ironisnya, haknya sebagai pekerja pernah tertahan. Ningsih mengungkapkan, dia pernah tidak mendapat honor selama lima bulan. Meskipun akhirnya dibayarkan, honor itu dipotong.

"Kemarin waktu dapat gaji yang 4 bulan, dipotong Rp 400.000, katanya sih karena kita ngutang. Yah, saya mah ikhlas saja, yang penting bisa bayar kontrakan dan utang di mana-mana," ujar Ningsih kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2014).

Ia melanjutkan, dia belum menerima honor bulan Mei. Dia berharap honornya bulan ini tidak dipotong karena dia telanjur berutang ke rentenir. Utangnya sebesar Rp 1 juta dengan bunga Rp 200.000 per bulan.

"Belum lagi buat bayar kontrakan sebulannya Rp 500.000, sedangkan gaji saja saya dapatnya Rp 2,4 Juta kalau tiap hari masuk. Kalau enggak masuk, kan kena potongan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menginginkan agar para petugas kebersihan diberi satu unit rumah susun subsidi. "Kalau dapat rumah susun kan lumayan juga sedikit bisa mengurangi beban," ujar wanita asal Sukabumi tersebut.

Ia mengungkapkan, salah satu temannya yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan sempat mengalami kesulitan saat mengajukan rumah susun di Marunda. "Lumayan lama juga itu ngajuinnya sampai enam bulan baru dapat, padahal kalau orang berduit saja cepat banget dapat unit di sana. Banyak kan yang pada punya mobil tinggal di rusun," keluhnya.

Ia sangat berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya tersebut, dan dapat segera membayarkan gajinya untuk dapat menyambung hidupnya. "Semoga Pak Ahok bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan," harapnya.

Seperti diberitakan, sejumlah penyapu jalan dan petugas kebersihan di tingkat lapangan di Jakarta Utara belum menerima honor secara langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kartu anjungan tunai mandiri dan rekening mereka masih dipegang perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah mereka dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com