DPRD DKI Cari Tahu Prosedur Pemecatan Retno sebagai Kepala SMAN 3

"Kami harus ada di tengah ya. Kami enggak mau ada dua belah pihak yang dirugikan," kata Tubagus Arif di Gedung DPRD DKI, Senin (18/5/2015).

Tubagus tidak ingin pemecatan terhadap Retno dari jabatannya sebagai kepala sekolah memberi pengaruh buruk bagi guru dan kepala sekolah lainnya. Dia khawatir, guru dan kepala sekolah yang kreatif dan cerdas menjadi takut salah dalam mengutarakan idenya. Sebab, sanksi yang akan diterima langsung pada pemecatan.

Tubagus juga khawatir pemecatan Retno akan berpengaruh dalam kehidupan kerja Retno pada kemudian hari. Sebab, Retno sudah diputuskan sebagai pihak bersalah hingga harus menerima hukuman.

Komisi E, kata Tubagus, berinisiatif untuk memanggil Dinas Pendidikan DKI dan Retno Listyarti untuk mengetahui lebih lanjut masalah antara keduanya. Rencananya, jadwal pertemuan tersebut baru akan dibicarakan dalam rapat komisi setelah masa reses berakhir.

Tubagus berharap pertemuan bisa terjadi bulan ini juga. Dalam pertemuan itu, nantinya Komisi E akan mencari tahu apakah prosedur pemecatan yang digunakan Dinas Pendidikan sudah tepat.

"Kalau dia melanggar, tentunya Pemprov DKI ada aturan main kan. Apakah itu sudah diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga?" ujar Tubagus.

Retno merupakan mantan Kepala SMAN 3 yang baru saja dicopot dari jabatannya. Penyebabnya, ia dianggap tidak berada di sekolahnya saat penyelenggaraan ujian nasional (UN), Selasa (14/4/2015).

Saat itu, ia justru berada di SMAN 2 saat Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninjau penyelenggaraan UN di sekolah tersebut. Meski demikian, Retno merasa tidak melakukan kesalahan karena saat itu ia sedang diwawancarai sebuah stasiun televisi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal FSGI.

Menurut dia, saat itu, ia diwawancara dalam tema yang membahas seputar dugaan kebocoran soal pada pelaksanaan UN. Merasa tak terima dengan keputusan pencopotan dirinya, Retno kemudian melayangkan surat keberatan ke Gubernur Basuki.