Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Belikan Mobil Baru untuk 101 Anggota DPRD

Kompas.com - 02/09/2015, 16:49 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli mobil dinas baru bagi 101 anggota DPRD periode 2014-2015. Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyatakan tidak akan membelikan mobil baru untuk anggota legislatif.

"Jadi, kebijakannya kami koreksi. Setelah dipertimbangkan, akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan pembelian mobil untuk anggota Dewan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Menurut pantauan Kompas.com, saat ini sudah ada sekitar 25 mobil dinas yang terparkir di basement Gedung DPRD. Mobil-mobil tersebut berjenis sedan dengan merek Toyota Corolla Altis.

Heru menyebut bahwa usulan pengadaan untuk mobil-mobil itu disampaikan oleh Ahok pada awal tahun 2015. Usulan disampaikan setelah berdasarkan kajian, penggunaan mobil dinas dengan cara disewa ataupun dicicil sendiri oleh anggota Dewan tidak memiliki landasan hukum.

"Pak Gubernur mengusulkannya awal 2015. Setelah dikaji, ternyata memang seharusnya mobil dinas itu bersistem pinjam pakai. Mobil yang dibeli jadi aset daerah. Kalau anggota Dewan tidak lagi menjabat, harus kembalikan," ujar dia.

Menurut Heru, mobil-mobil dinas anggota DPRD dibeli melalui e-catalogue. Jumlah mobil mencapai 101 unit. Angka ini menyesuaikan jumlah anggota DPRD periode 2014-2019.

"Kami pengadaannya lewat e-catalogue ya. Jadi, tinggal dicek saja, harga satuannya di pasaran berapa, kali 101," ucap Heru.

Akhir tahun 2014, Heru sempat mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas anggota DPRD periode 2014-2019 akan berbeda dari periode sebelumnya karena hanya bagi pimpinan DPRD, yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil.

Lima mobil untuk pimpinan DPRD telah ada sejak akhir tahun lalu. Mobilnya berjenis sedan dengan merek Toyota Camry. Sementara itu, anggota akan diberi dua pilihan, yakni membeli mobil baru atau menyewa.

Menurut Heru, apabila anggota DPRD lebih memilih mobil dinas dengan cara menyewa, maka biaya sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Namun, apabila anggota DPRD lebih memilih membeli mobil baru, maka Pemprov DKI Jakarta hanya akan membayar cicilan selama tiga tahun.

"Ada juga cicilan untuk tiga tahun, lalu sisanya nanti mereka yang bayar. Cara ini lebih efektif untuk pikiran dan waktu. Kelemahannya, kalau ada pergantian anggota Dewan," kata dia, Rabu (3/12/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Megapolitan
Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Megapolitan
Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Megapolitan
Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Megapolitan
Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Megapolitan
Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Megapolitan
Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Megapolitan
Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Megapolitan
Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Megapolitan
Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Bercak Darah Masih Terlihat di Lokasi Terjatuhnya Pekerja dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Pekerja Proyek Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan, Diduga Tak Pakai Alat Pengaman

Megapolitan
Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Megapolitan
Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas 'Bodong', Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas "Bodong", Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com