Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS

Kompas.com - 14/09/2015, 21:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga diberlakukan kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Basuki mengaku saran itu juga diungkapkannya dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan, di Balai Kota, Senin (14/9/2015). 

"Saya tawarkan begini IPDN seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), lulus masih bertanding dengan yang lain. Kalau di luar Jakarta bisa saja lulusan IPDN otomatis langsung jadi PNS, tetapi kalau daerah yang sudah banyak universitasnya seperti DKI, ya lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk (seleksi CPNS)," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah jabatan ditentukan bukan dari karier kepamongan. (Baca: Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN)

Melainkan dari seleksi terbuka dengan kombinasi tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), makalah, dan wawancara psikologi.

Sehingga ia mengaku senang dengan adanya pertemuan itu. Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memikirkan nasib IPDN ke depannya.

"Satu tahun itu lulus 1.500 orang dari IPDN di seluruh Indonesia dan yang masuk ke (Pemprov) DKI cuma 10 atau 11 orang, berarti enggak ada artinya dibanding 1.000 CPNS yang kami terima. Tetapi kalau ada moratorium, baru masalah berarti lima tahun berturut-turut isinya IPDN. Nanti setiap berapa tahun pejabat teras isinya cuma lulusan IPDN dan inilah yang menurut saya tidak fair, tidak adil," kata Basuki. 

Menanggapi hal itu, Djohermansyah meengungkapkan moratorium penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sehingga ia meminta Basuki untuk mengusulkan perihal moratorium tersebut kepada Jokowi. Kata, Djohermansyah, jangan sampai hal yang diusulkan adalah pembubaran IPDN. (Baca: Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)

"Kalau UNPAD (Universitas Padjajaran) dibubarkan, apa Anda mau? Hanya gara-gara prestasi Anda tidak bagus, kan tidak terima Anda. Demikian juga kalau ada oknum pegawai alumni IPDN yang tidak bagus, apa berarti yang dibubarkan sekolahnya? Jadi kalau usulan tanpa angin atau hujan (pemikiran panjang), tentu kawan-kawan minta penjelasan dan sudah clear, tidak ada pembubaran IPDN," kata Djohermansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com