"Saya terima kasih nih, Pak. Kalau informasi itu valid, enggak ada ampun, Pak. Apalagi informasinya dari DPRD, pasti kita tindak lanjuti. Jangan sampai karena satu atau dua orang yang berbuat salah, malah Pemprov keseluruhan yang jelek," ujar Andri.
Andri pun menjelaskan kondisi di sejumlah PKB saat ini. Sejak penutupan lokasi uji kir Kedaung Angke akibat pemeriksaan KPK tahun lalu, Jakarta memiliki tiga PKB kir yang beroperasi. Secara otomatis, antrean pun semakin panjang.
Andri pun menjelaskan bahwa sistem di PKB kir saat ini sudah lebih baik. Orang yang ingin melakukan uji kir bisa mengambil nomor antrean dari mesin seperti yang diterapkan di bank. Dari mesin tersebut, akan keluar jadwal uji kir mereka.
Untuk pembayaran, masyarakat bisa membayar langsung ke bank. Selain itu, Andri mengatakan, pihaknya juga telah sering melakukan pergantian pegawai di tempat uji kir. Dengan cara itu, Andri berharap praktik pungli dan calo bisa hilang.
"Jadi, saya bikin 50 persen tetap di sana, 50 persen harus keluar, Pak. Enam bulan rolling lagi," ujar Andri.
Sebelumnya, Pandapotan mengkritik praktik pungli dan calo di tempat PKB kir Pulogadung. Dia mengaku bingung karena lama waktu pengurusan mobil berbeda di tiap orangnya.
"Masalah kir ini, saya bingung kenapa prosesnya kadang susah, kadang gampang. Saya enggak lihat konsistensinya. Banyak yang lapor untuk urus kir di Pulogadung bisa kilat, tapi juga bisa seminggu bolak-balik enggak jadi-jadi. Di satu sisi, mobil orang rusak sedikit, eh enggak lolos, tapi yang sudah rusak parah malah lolos," ujar Pandapotan.