Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Akan Likuidasi Pemprov DKI Jakarta jika Terpilih sebagai Gubernur

Kompas.com - 12/03/2016, 11:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra percaya diri menjadi penantang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Apa rencana besar Yusril sehingga begitu percaya programnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara tuntas?

Dalam perbincangan santai di kantor Tribunnews.com, Yusril memaparkan rencana besarnya yang tujuan akhirnya ialah melikuidasi Jakarta sebagai provinsi.

"Kalau saya terpilih menjadi gubernur, saya hanya mengatur Jakarta dalam masa transisi. Ke depan, Jakarta dilikuidasi. Tidak ada lagi gubernur. Tidak ada lagi DPRD. Yang ada adalah menteri urusan ibu kota, kemudian komisi urusan ibu kota, serta wali kota-wali kota saja," kata Yusril yang berdialog selama hampir tiga jam bersama Tribun, Warta Kota, Kompas TV, dan Kompas.com, Jumat (11/3/2016) sore.

Yusril mengatakan, wajah Jakarta sebagai ibu kota adalah cerminan wajah Indonesia.

Semrawutnya Jakarta, banjir, dan macet Jakarta menjadi kesan utama luar negeri bahwa Indonesia juga seperti itu.

Yusril mencontohkan, Manila dan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara lebih baik kondisinya dari Jakarta. Kemacetan bisa teratasi, transportasi memadai.

Menurut Yusril, Manila dan Kuala Lumpur bisa menjadi seperti itu lantaran wilayah tersebut bukan berdiri sendiri menjadi provinsi mandiri seperti Jakarta.

Yusril memiliki ide, wilayah Jakarta yang berada di ibu kota itu diatur oleh menteri khusus, bukan sekelas gubernur. Dengan jabatan menteri khusus yang dipilih langsung oleh presiden, menteri urusan ibu kota itu bisa melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah provinsi terdekat dalam melakukan pembangunan tanpa ada hambatan birokrasi atau ego sesama kepala daerah.

Yusril lantas menyebut, penanganan banjir di Jakarta yang sebagian akibat air kiriman dari sungai di Bogor selama ini belum tuntas karena sulitnya berkoordinasi dengan kota, kabupaten tetangga, maupun Pemprov Jawa Barat.

Jika koordinasi penanganan Ciliwung dilakukan oleh pemerintah pusat melalui menteri urusan ibu kota, para wali kota, bupati, maupun gubernur dipastikan akan mudah berkoordinasi karena yang melakukan koordinasi adalah menteri. Bukan sesama kepala daerah.

Begitu pula dengan penanganan masalah transportasi, menteri urusan ibu kota sebagai kepanjangantangan pemerintah pusat bisa mudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah tetangga ibu kota sehingga pembangunan transportasi tak hanya terpusat di Jakarta.

Kawasan penyangga ibu kota juga akan merasakan dampak pembangunan secara komprehensif karena menteri urusan ibu kota bertugas menciptakan kondisi ibu kota yang nyaman dan ramah bagi seluruh warga Indonesia.

Bukan hanya memikirkan ibu kota saja.

Dengan transportasi yang terbangun dari Jakarta hingga kawasan penyangga secara baik, akses menuju ibu kota menjadi mudah.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com