Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Kritik dan Apresiasi Kinerja Ahok Pimpin Jakarta

Kompas.com - 18/03/2016, 07:51 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah dua tahun memimpin DKI Jakarta, kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai diukur, khususnya pada situasi politik menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 yang sekarang ini sedang menghangat.

Hasilnya, ada yang menganggap Ahok belum berhasil mengurus Jakarta. Sikap karakter seorang Ahok yang sering marah dinilai justru berdampak.

Peneliti dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan, salah satunya ialah mengenai penyerapan anggaran. Tahun ini, DKI, menurut dia, rendah dalam mencapai penyerapan anggaran.

"Tidak berhasil, penyerapan dananya masih banyak yang enggak terserap, hanya sekitar 10-30 persen," kata Siti di diskusi bertema "Kursi Panas DKI 1 Tanpa Dukungan DPRD, Berhasilkah?" di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2016). (Baca: Fitra: Memalukan, Serapan Anggaran DKI Sama Rendahnya dengan Provinsi Baru)

Karakter Ahok juga, menurut dia, berpotensi menghambat program. Sebab, Ahok menabuh genderang konflik dengan legislatif. Padahal, Siti menilai Ahok seharusnya membangun relasi yang harmonis dengan legislatif, dalam hal ini DPRD DKI, agar dapat membuat APBD dan perda bagi masyarakat tanpa hambatan.

Ahok, menurut dia, cenderung one man show dalam hal ini. Padahal, dia sedang menjalankan roda pemerintahan.

"Dalam ketatanegaraan kita itu, setiap kepala daerah harus mengikuti tata krama yang ada. Ini tidak boleh diterobos begitu saja kayak perusahaan. Kalau perusahaan miliknya sendiri boleh, tetapi kalau bukan perusahan, ini pemda," ujar Wiwik, sapaan akrab Siti.

Ahok juga dinyatakan tidak menciptakan lingkungan birokrasi yang baik. Tutur kata Ahok kadang tidak santun.

Menurut dia, di DKI, Ahok kurang berinovasi. Ada yang hanya tinggal meneruskan program yang telah ada sejak zaman Gubernur DKI Fauzi Bowo. Ia lantas membandingkan dengan Surabaya atau Jawa Timur secara keseluruhan.

"Inovasi berjalan oke, tidak hanya Surabaya, tetapi Jawa Timur. Diakui secara internasional juga. DKI belum mendapatkan itu. Padahal, ini Ibu Kota," ujar Wiwik. (Baca: Banyak yang Kritik, Ahok Makin Terinspirasi Buat Terobosan)

Diapresiasi

Namun, pengamat politik dari Universitas Nasional, Ansy Lema, lebih mengapresiasi kinerja Ahok. Kegiatan pembangunan di DKI lebih kelihatan dan terasa berjalan.

"Kalau orang bilang sebelum-sebelumnya daya serap APBD tinggi, tetapi di mana pembangunan itu," ujarnya.

Ansy menyatakan, Ahok membangun sistem lebih baik daripada para gubernur pendahulunya. Ada e-budgeting, e-goverment, Jakarta Smart City, dan lainnya.

Ada kegiatan normalisasi. Kemudian, dalam mengelola anggaran, Ahok berlaku transparan. Ahok, menurut dia, kerap menyelamatkan anggaran untuk kepentingan warga, misalnya saat adanya isu begal APBD beberapa waktu lalu.

Ahok ingin agar anggaran dapat didistribusi atau dialokasi secara tepat sasaran. Ini yang menurut Ansy kepercayaan dari masyarakat yang dijaga Ahok.

"Dalam politik yang mahal itu adalah trust dan hari ini yang Ahok hadirkan adalah kepercayaan itu. Makanya, masyarakat mau berbondong-bondong mendukung dia melalui jalur perseorangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com