Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Calon Penantang Ahok di DKI Jakarta

Kompas.com - 11/05/2016, 07:15 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari delapan bulan lagi, Jakarta akan menggelar hajatan politik terbesarnya. Sekitar 7 juta warga akan memilih gubernurnya, petahana atau nama baru.

Hingga Mei 2016, baru Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memastikan akan maju. Tujuh partai yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta hingga saat ini belum memutuskan calon yang akan diusungnya. Baru Nasdem dan Hanura yang buru-buru menetapkan pilihan untuk mendukung Ahok yang maju lewat jalur perseorangan.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, langkah parpol yang terkesan lambat dapat dimengerti karena mereka sedang mencari figur yang mampu berkompetisi dengan Ahok.

"Dalam konteks ini semua partai ingin realistis mengukur kondisi. Semua partai tentu menginginkan ada figur yang lebih baik dari Ahok," kata Boni di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Tak mudah mencari penantang Ahok. Survei dari Lembaga Survei Charta Politika menunjukkan elektabilitas Ahok mencapai 51,8 persen. Sementara untuk nama-nama lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, dan sebagainya, tak sampai 10 persen.

Boni menjelaskan, semua partai tentunya akan bersikap realistis. Partai tidak akan mengajukan nama yang sekedar populer ataupun kader internal kebanggan mereka. Parpol tentunya juga akan mengukur elektabilitas dan tingkat kesukaan dari tiap-tiap nama itu.

Langkah hati-hati tersebut tentunya menimbulkan tantangan lain bagi mereka. Parpol akan kesulitan jika membiarkan sekian bulan yang tersisa tanpa upaya mengenalkan calon.

"Waktu terus bergulir dan ini akan semakin membatasi waktu untuk berkampanye, bersosialisasi, dan sebagainya," ujar Boni.

Ia menilai, untuk menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok, dibutuhkan kerja dua kali lipat. Tanpa waktu yang cukup, tentunya partai akan kesulitan dan berpotensi hanya akan menjadikan calonnya sebagai catatan kaki dalam pilkada.

Memberi waktu publik

Sementara itu, bagi Nasdem yang telah mendeklarasikan keputusannya untuk mendukung Ahok pada Februari lalu, waktu adalah faktor penting dalam pertarungan politik. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan masyarakat perlu tahu lebih cepat agar kelak ketika pilihannya menjadi gubernur, masyarakat tidak menyesal karena mempunyai waktu banyak untuk mengenal calon terbaik.

"Saya tidak bicara partai lain, tapi apa yang penting buat kami, masyarakat penting, dan perlu diberi tahu lebih awal tentang calon," ujarnya.

Bestari merasa tak aneh jika partainya atau partai lain justru mendukung calon perseorangan alih-alih berkoalisi untuk mengajukan nama dari kalangan internal.

"Orang memperdebatkan apakah ini kemunduran atau kemajuan. Menurut saya, ini suatu terobosan yang luar biasa," ujar Bestari.

Proses penjaringan di partai Gerindra, PDI-P, PKB, Demokrat sedang berlangsung. Partai lain juga masih bermanuver untuk membentuk koalisi. Hanya PDI-P yang mempunyai cukup kursi untuk mengajukan calon sendiri.

Meski sedang mempertimbangkan dengan cermat, partai-partai sepertinya harus gerak cepat. Soalnya, untuk menandingi elektabilitas dan popularitas Ahok yang cukup tinggi, mustahil dilakukan dalam hitungan bulan. Publik pun menanti-nanti, siapa sosok yang mampu bersaing dengan Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com