JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran subsidi atau public service obligation (PSO) untuk layanan bus yang dijalankan oleh PT Transportasi Jakarta. Besaran yang diajukan mencapai Rp 3,2 triliun.
Kepala Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans), Fajar Nugrahaeni, mengatakan jumlah yang diusulkan naik dua kali lipat dari tahun ini. Tahun ini, PSO untuk layanan bus transjakarta mencapai Rp 1,6 triliun.
"Tahun ini di APBD Rp 1,6 Triliun. Tahun depan diusulkan Rp 3,2 triliun karena pertimbangannya juga banyak," kata Fajar di Balai Kota, Selasa (31/5/2016).
Fajar memaparkan sejumlah faktor yang membuat adanya usulan kenaikan PSO untuk layanan transjakarta, mulai dari sudah adanya layanan bus transjakarta yang melayani hingga ke kota-kota penyangga dan pengambilalihan rute bus kota reguler.
"Jadi tidak hanya yang ada di dalam koridor. Di rute lain kan juga akan kami PSO-kan," ujar dia.
Fajar juga mengatakan, mulai tahun depan layanan transjakarta reguler bertambah seiring akan dioperasikannya koridor 13 (Ciledug-Tendean).
"Perkiraan akhir tahun ini atau awal tahun depan pembangunannya sudah selesai. Jadi koridor 13 sudah bisa running," kata Fajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 sebesar Rp 68,6 triliun kepada DPRD DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pengajuan KUA-PPAS setelah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 pada pekan lalu.
"Maksimal minggu ke dua Juni (KUA-PPAS) sudah dikirim ke DPRD DKI Jakarta," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin kemarin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.